by

OPD Harus Jalankan Aturan Sesuai Nomenklatur- Kementerian PUPR Gelar Bimtek Tertib Jasa Konstruksi

BATAM (HK) – Dirjen Bina Konstruksi (BK) Sarif Burhanuddin meminta kepada seluruh Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi, haruslah bisa menjalankan aturan, sesuai nomenklatur yang sudah ditetapkan Undang-undang.

Sehingga dalam menjalankan tugas kedinasan jajaran OPD tersebut, tidak banyak mengalami permasalahan serta tersangkut dengan kasus hukum.

“Selama ini, sudah cukup banyak jajaran OPD yang tersangkut masalah hukum. Terutama dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menjadi kewenangan,” kata Dirjen Bina Kontruksi Sarif Burhanuddin, Senin (19/8), usai membuka workshop tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, klinik konstruksi, dan Bimtek OPD, di Hotel Harris, Batam Centre.

Dijelaskan Sarif, aturan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa, Urusan Pemerintahan Bidang PUPR merupakan urusan pemerintah yang wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (PD).

“Urusan yang dimaksud itu terdiri dari 11 Sub Urusan. Yakni sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, persampahan, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan, jalan, lingkungan, jasa konstruksi maupun penataan ruang,” sebut Sarif.

Namun, imbuhnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sub urusan terkait jasa konstruksi khususnya di aspek kelembagaan, masih terdapat 5 provinsi dan 221 kabupaten kota yang nomenklatur terkait sub urusan jasa konstruksi tersebut, belum dimunculkan pada nomenklatur dari dinas induk yang menangani urusan pemerintah bidang PUPR, nomenklatur bidang maupun nomenklatur seksi.

“Hal ini dapat menyebabkan penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah di kabupaten kota tidak berjalan optimal,” ungkapnya.

Maka, kata Sarif, kita harus berpedoman pada lampiran Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah Provinsi itu yang mempunyai kewenangan sangat strategis.

“Yakni penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupannya daerah provinsi,” paparnya.

Demikian juga di pemerintah kabupaten kota, jelas Sarif, dengan mempunyai kewenangan yang sangat strategis, yakni penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil tentang konstruksi, penyelenggaraan untuk sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota.

“Sudah ada saat ini penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), serta pengawasan tertib usaha, tertib pemanfaatan tertip penyelenggaraan jasa konstruksi,” ucap Dirjen BK ini.

Menindaklanjuti hal tersebut, paparnya dalam rangka mendorong terwujudnya suatu sistem penyelenggaraan Sub Urusan Jasa Konstruksi yang optimal di daerah.

“Maka diminta kepada jajaran OPD untuk bisa mengevaluasi dan menyesuaikan kembali tata nomenklatur perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PUPR itu dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang PUPR tersebut,” terang Sarif Burhanuddin.

Bimtek OPD jasa kontruksi kali ini diikuti 175 peserta dari Provinsi Aceh, Kepri, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Provinsi Jambi beserta OPD di tingkat kabupaten kota, dengan narasumber Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kep Otda Kemendagri, Makmur Marbun, Kepala Balai P2TK Provinsi Kepri, Danny Davincy.

Walikota Batam, Muhammad Rudi yang diwakili asisten I Bidang Ekonomi Pembangunan, Febrialin mengungkapkan sangat berterimakasih untuk pelaksanaan Bimtek OPD dan pembinaan jasa konstruksi tersebut. Sehingga, akan bisa untuk meningkatkan kualitas dipembinaan wawasan pada pemerintah daerah dalam pembangunan.

“Saat ini roda perekonomian Kota Batam telah mulai bangkit kembali atas keterpurukan sejak tahun 2017 lalu. Namun dengan kegigihan dari Walikota Batam, kami berusaha untuk bangkit kembali untuk meningkatkan pertumbuhan di bidang ekonomi pariwisata dan industri,” kata Ferbrialin.

Alhamdulillah, ucapnya, sejak tahun 2018 lalu hingga sekarang, pertumbuhan ekonomi Kota Batam naik menjadi 4,6 persen, dari 2,8 persen pada tahun 2017.

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6 persen pada tahun berikutnya, maka kami meminta dan mengusulkan ke pak Dirjen untuk segera merealisasikan pembuatan jalan tol Kota Batam ini dan penambahan jembatan 1 layang untuk di Simpang Kabil, sebagaimana yang sudah dijanjikan Bapak Presiden Jokowi,” harap Febrialin. (vnr)

Comment

News Feed