by

Kemenhub Uji Petik UU Pelayaran

KARIMUN (HK)-Kementerian Perhubungan melakukan uji petik atau review Undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjungbalai Karimun. Uji Petik juga dilaksanakan di 12 UPT Ditjen Hubla yang ada di Indonesia.

Uji Petik UU Pelayaran yang dilaksanakan di lantai 7 Hotel Aston Karimun, Selasa (20/8/2019) tersebut menghadirkan sejumlah kepala KSOP di Kepri dan Riau, operator kapal, Karantina, Bea Cukai, Imigrasi, Dinas Perhubungan Karimun, PT Pelindo, BUP Karimun, INSA dan stakeholder terkait kepelabuhanan lainnya.

Untuk membedah UU no.17 tahun 2008 yang sudah 11 tahun berjalan tersebut, hadir sejumlah narasumber, mulai dari Kasubbag Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Nurdiansyah, Kepala KSOP Kelas I Tanjungbalai Karimun, Junaidi dan Kepala KSOP Kelas I Dumai, Sanggam Marlihot.

Kepala KSOP Kelas I Tanjungbalai Karimun, Junaidi mengatakan, tujuan dilaksanakan uji petik UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut adalah untuk mereview undang-undang tersebut yang sudah 11 tahun berjalan. Karena sudah lama berjalan, maka pihaknya meminta masukan dari stakeholder terkait di Karimun.

“Uji petik UU no.17 tahun 2008 ini dilaksanakan di 12 UPT Ditjen Hubla di Indonesia, mulai dari Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makasar, Semarang, Balikpapan, Bau-bau dan termasuk juga di Tanjungbalai Karimun yang merupakan daerah keempat melaksanakan uji petik UU pelayaran ini,” ungkap Junaidi.

Kata Junaidi, uji petik UU Pelayaran akan berlangsung hingga Oktober 2019. Kemudian, dari hasil review penerapan UU Pelayaran yang sudah berjalan selama 11 tahun tersebut akan dilaporkan ke kantor pusat di Jakarta. Dari laporan itu, nanti akan dievaluasi apakah ada hal-hal yang perlu disesuaikan.

“Tadi banyak masukan-masukan dari INSA, Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis KSOP lainnya saat uji petik UU Pelayaran.

Laporan itu kami tampung dan kami laporkan ke kantor pusat. Ada beberapa pasal yang sempat dibahas saat uji petik, apakah masih relevan atau belum bisa terimplementasi dengan baik,” jelasnya.

Sementara, Kasubbag Bagian Hukum di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub, Nurdiansyah menjelaskan, semua usulan dan masukan yang disampaikan saat uji petik ditampung, kemudian akan dilaporkan ke Jakarta. Pihaknya menilai, apakah UU Pelayaran masih efektif atau relevan setelah berjalan selama 11 tahun.

“Kami mencatat dulu semua masukan, semua aspirasi untuk bahan evaluasi. Ini memang yang dinilai adalah masih efektif atau tidak penerapan UU no.17 tahun 2008 tersebut, belum sampai ke tahap revisi UU. Karena, masih perjuangan yang lebih besar lagi,” jelas Nurdiansyah.

Menurut dia, hampir semua daerah yang melaksanakan uji petik UU Pelayarana selalu membahas isu yang sama, yakni terkait penegakkan hukum di laut yakni pasal 282 UU Pelayaran. Mulai dari instansi penegakan hukum hingga terkait kelembagaan sea and coast guard atau Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). (ham)

Comment

News Feed