by

Giliran KPK Periksa Sekdaprov #Kasus Suap Nurdin Basirun

BATAM(HK) – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengembangkan kasus suap yang menimpa Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Setelah memeriksa Nurdin dan pejabat, yang tertangkap saat OTT, kini giliran KPK memeriksa Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah dan sejumlah kepala OPD.

Rencananya, pemeriksa terhadap Sekdaprov Kepri H TS Fadillah dilakukan, Selasa (20/8) ini. Selain Sekdaprov, KPK juga akan memeriksa para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini, KPK sudah memeriksa 35 saksi dalam kasus suap reklamasi.

Para pejabat yang akan diperiksa tersebut antara lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Pemprov Kepri, Ahmad Nizar. Kemudian, Guntur Sakti selaku mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri, Zulhendri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri.

“Selain itu, Yerry mantan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2017-2018, Martin Luther Maromon, Kabiro Umum Pemprov Kepri. Abu Bakar, Kepala Dinas PU dan juga Hendri Kuniadi, Plt Kadis ESDM Pemprov Kepri. Jadi total ada sembilan orang,” kata juru bicara KPK Febridiansyah yang dihubungi Senin, (19/8) siang.

Dijelaskan dia, semua yang dipanggil KPK akan dimintai keterangan sebagai saksi proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri tahun 2018/2019. Selain itu, KPK juga mendeteksi adanya dugaan suap jabatan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Apakah kemungkinan bertambah jumlah tersangka selain Nurdin dan tiga lainnya? Febri mengatakan, KPK tentu tidak gegabah dalam menersangkakan seseorang.

“Tentu harus mengacu kepada KUHAP. Dimana pada KUHAP disebutkan, minimal dua alat bukti baru penyidik menersangkakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kesaksian perlu pendalaman,” ujarnya.

Benarkan Pemeriksaan

Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto membenarkan ada pemeriksaan terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tersebut.

“Iya, memang benar ada beberapa orang Kepala Dinas yang di periksa KPK,” ujar Isdianto saat ditemui di DPRD Kepri.

Namun, lanjut Isdianto pemeriksaan terhadap beberapa orang pejabat Pemprov Kepri tersebut tidak mempengaruhi kinerja dan jalannya pemerintahan di Provinsi Kepri.

“Sama sekali tidak mempengaruhi kerja dalam melayani masyarakat, semua pelayanan publik dan pekerjaan di pemerintahan berjalan baik dan lancar,” tegas Isdianto.

Sementara itu,sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kesembilan orang saksi yang diperiksa penyidik KPK hari ini berasal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Untuk pemeriksaan hari ini, sebanyak sembilan orang dari OPD dipanggil sebagai saksi,” kata FebriSenin (19/8).

Yang mana kesembilan orang saksi yang diperiksa tersebut, sesuai daftar nama yang diagendakan diperiksa KPK yakni H TS Arif Fadillah (Sekdaprov Kepulauan Riau),
Abu Bakar (Kadis PU Provinsi Kepri), Muh Shalihin (honorer DKP Provinsi Kepri), Marthin Luther (Kabiro Umum Provinsi Kepri).

Yerri (Kadis DLH Provinsi Kepri periode 2017-2018), Zulhendri (Kadis Kominfo Kepri), Guntur Sakti (Mantan Kadis Kominfo Prov Kepri), Ahmad Nizar (Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Prov Kepri), serta Hendri Kurniadi (Plt Kadis ESDM Kepri). (Efr)

Sebelumnya, KPK menyita dokumen dan uang sebesar hampir Rp 6 mliar dari rumah dinas Nurdin. Selain Nurdin Basirun KPK telah menangkap tiga tersangka lainnya. Antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono, dan Abu Bakar swasta selaku penyuap.

Nurdin diduga menerima SGD11.000 dan Rp45 juta terkait suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018/2019.

Nurdin menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun melalui Edy Sofyan dalam beberapa kali kesempatan.

Adapun rincian yang diterima Nurdin, yaitu pada 30 Mei 2019 sebesar SGD5.000 dan Rp45 juta. Kemudian pada 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10,2 hektare.

Kemudian pada Rabu, (10/7) lalu, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar SGD6.000 kepada Nurdin melalui Budi Hartono.

Dalam rangkaian kasus ini, KPK turut memeriksa sejumlah pejabat dan pengusaha besar sebelumnya, diantaranya Wali Kota Batam HM Rudi, Jhon Kennedy Aritonang Bos Pangil Grup, pengusaha Kock Meng.

Kock Meng kemudian dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak Juli 2019 lalu. Kemudian ada nama Hartono alias Akau pengusaha besar sekaligus pemilik kawasan dan pelabuhan khusus Harbour Bay, Batam. (cw63/efr)

Comment

News Feed