by

Pemko Tanjungpinang Muluskan Pencairan Dana Kelurahan Tahap II

TANJUNGPINANG (HK) – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terus menggesa pencapaian realisasi penyerapan Dana Kelurahan untuk memuluskan penyaluran tahap II oleh pemerintah pusat. Pada waktu yang telah ditentukan 16 Agustus lalu, Pemko mengklaim realisasi fisik Dana Kelurahan melebihi target yakni 25 persen.

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Teguh Ahmad Syafari mengatakan pada rapat terakhir 10 hari sebelum tanggal 16 Agustus lalu, serapan anggaran dana kelurahan tahap I mencapai 19 persen sedangkan untuk fisiknya sudah lebih dari 25 persen.

Perlu diketahui, bahwa mekanisme penyaluran dibagi dalam dua tahap. Tiap tahap, pemerintah daerah (pemda) akan mendapatkan setengah dari target penyaluran yang sudah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat ini Pemko Tanjungpinang sudah mendapatkan 50 persen yakni sekitar Rp3,1 miliar. Untuk mendapatkan kucuran tahap II pemerintah daerah harus realisasikan peruntukan dana kelurahan 25 persen dari dana tersebut.

“Target dari pemerintah pusat itu adalah, fisik. Tapi saya belum cek data terakhir. Menurut saya sudah melewati ambang batas pemerintah pusat 25 persen tersebut. Pencairan berikutnya setelah APBD Perubahan disahkan, prosesnya sudah jalan,” ungkap Teguh, kemarin.

Dikatakan Teguh, untuk capaian tersebut semua kelurahan yang dikoordinatornya Camat sedang melakukan upaya merealisasikan pembangunan fisik bersama masyarakat dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Penggesaan ini terkait sejumlah kegiatan yang dianggap harus diselesaikan sesegera mungkin agar pencairan dana kelurahan tahap kedua berjalan dengan lancar.

“Karena kita yakin ini akan tercapai, tahun depan Insya Allah tak ada sanksi. DAU (Dana Alokasi Umum) dari pemerintah pusat ini tidak akan diberikan kembali jika realisasinya kurang dari 25 persen, dan hasil rapat terakhir sudah di atas 25 persen, dan beberapa kegiatan bahkan sudah mencapai 100 persen,” jelasnya.

Menurut Teguh, jika realisasi Dana Kelurahan ini berjalan lancar sesuai aturan, kemungkinan besar Kota Tanjungpinang akan terus mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Selain itu, dana kelurahan ini sangat dibutuhkan karena anggaran keluarahan langsung menyentuh ke masyarakat dengan dikerjakan swakelola, bersama lurah, masyarakat dan LPM, tentunya membangun apa yang dibutuhkan kelurahan tersebut.

“Kita usulkan tiap tahun akan dianggarkan dan besarannya itu sebenarnya sudah dipatok 5 persen dari APBD, jika APBD kita meningkat, maka Dana Kelurahan akan bertambah,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang, Darmanto juga menjelaskan realisasi dana keluarahan harus mencapai 25 persen, artinya 25 persen itu dari anggaran tahap pertama yang dikucurkan 50 persen ini yang masuk sebesar Rp3,1 miliar dari keseluruhan Rp6,3 miliar.

“Hal ini sama dengan tambahan tahap kedua dari DAU dan DAK, harus mencapai sekian persen di tahap pertama. Makanya kemarin dikebut, dan kita optimis ini sudah tercapai,” ujarnya.

Kemarin itu, lanjut Darmanto yang ditakuti apabila progres fisiknya tidak mencapai 25 persen. Tahap kedua tidak disalurkan, dan saksinya tahun depan tidak akan dapat lagi dana kelurahan. Ketakutan itu, karena adanya kendala yakni dalam penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) hingga ada keterlambatan.

“Itu yang membuat gamang kelurahan, apa saja sih yang boleh dana yang tidak boleh. Sebenarnya kegiatannya sudah dilaksanakan oleh lurah. Cuman masalahnya lurah masih ragu, apakah kegiatan yang sudah dilaksanakan itu boleh menggunakan dana kelurahan. Namun saat ini Juknis nya sudah jelas, dan tidak ada kendala lagi,” tutupnya. (rco)

Comment

News Feed