by

MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Jakarta (HK)- Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno menanggapi wacana amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, sebaiknya empat kali amandemen sebelumnya dikaji kembali dan dijadikan lampiran untuk memperkuat UUD 1945. Try Sutrisno juga mengutarakan sebaiknya MPR kembali jadi lembaga tertinggi.

“Harus dikaji ulang, karena keliru itu amandemen (UUD 1954), banyak melenceng, harus kita koreksi. Tidak ada amandemen, kaji ulang,” kata Try di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Try menjelaskan kaji ulang yang dimaksud adalah mengembalikan UUD 1945 yang asli. Namun hasil dari empat kali amandemen bisa dijadikan lampiran UUD 1945 dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Berarti yang empat kali itu teliti lagi. Kaji ulang itu apa? Yang asli dikembalikan, materi yang empat kali itu yang cocok untuk memperkuat UUD 45 karena kebutuhan zaman, karena tantangan zaman, dijadikan adendum, lampiran pada UUD ’45 yang asli,” kata dia.

Lebih lanjut, Try mengatakan MPR terdiri dari DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Sehingga ia mengusulkan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

“Harus dong (lembaga paling tinggi), itu kan aslinya begitu, itu sistem Indonesia itu. Isinya DPR, utusan daerah, utusan golongan, bukan DPD. DPD tidak ada kesatuan itu, itu negara serikat, Amerika ada, karena negaranya serikat, ada negara-negara bagian,” kata Try.

“Artinya Dewan Perwakilan Daerah, kalau kita nggak ada itu, yang benar utusan daerah. Kembalikan MPR ke lembaga tertinggi yang isinya DPR, utusan daerah, utusan golongan,” ucapnya.

Diberitakan, PDIP akan mengusung agenda amendemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024. PDIP pun membuka kemungkinan membuat paket pimpinan MPR dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang pernah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari KIK (Koalisi Indonesia Kerja) atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang berkomit, yang setuju untuk diagendakannya amendemen terbatas UUD 45,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Masjid Al Ihsan Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Minggu (11/8).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju terhadap wacana MPR melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Namun dia menyampaikan sejumlah catatan agar amendemen UUD 1945 tidak mengulangi kesalahan yang sama.

“Menurut saya kajian terhadap amendemen harus didalami, sampai sejauh mana mau melakukan amendemen terhadap UUD 45. Di masa lalu, amendemen ini menurut saya ada sedikit masalah, terutama dari sisi substansi dan prosedur,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/8).

Menurut Fadli, amendemen pertama hingga keempat telah menghilangkan substansi naskah asli UUD 1945. Ia mengatakan naskah UUD yang saat ini berlaku sudah jauh berbeda dengan naskah asli.

“Secara substansi itu naskah aslinya memang dihilangkan. Ini jadi masalah dan penjelasan dihilangkan atau naskah aslinya dirombak, sehingga kita hampir memiliki naskah UUD yang baru,” ucapnya.

Karena itu, dia mendorong agar pembahasan soal wacana amendemen terbatas UUD 1945 dikaji secara saksama. Fadli tidak ingin hasil amendemen justru merugikan masyarakat hanya demi mengakomodasi kepentingan sesaat kelompok tertentu.

Dia bahkan menyarankan agar MPR mengembalikan UUD 1945 sesuai naskah semula beserta hasil amendemen I-IV untuk selanjutnya dilakukan adendum.

“Kalau mau amendemen harus dikaji dengan cermat, jangan hanya untuk kepentingan sesaat. Kalau untuk kepentingan sesaat atau kelompok, ini akan merugikan rakyat,” ujar Fadli.

“Sampai sejauh mana kita mau lakukan amendemen tersebut, kalau bisa sekaligus aja, kita kembalikan dulu (ke UUD 1945), lalu kita adendum dari hal-hal yang sudah diputuskan di amendemen pertama hingga keempat, lalu hal apa yang akan dilakukan dengan amendemen berikutnya dengan bentuk adendum,” sambungnya.

Diketahui, MPR saat ini tengah menggodok penghidupan kembali pembangunan model GBHN lewat amendemen terbatas UUD 1945. Badan Pengkajian MPR sudah melakukan kajian dan diskusi panjang dengan berbagai pihak. Hasilnya, banyak masyarakat yang ingin GBHN dihidupkan kembali.

“Di sinilah perlu GBHN yang bisa menjadi pedoman semua. Kajian dan rekomendasi di MPR sudah kuat tinggal kemauan politik saja. Pola pembangunan model GBHN merupakan representasi dan implementasi Pancasila yang ingin perencanaan dan pelaksanaan terarah dan legitimasinya kuat,” kata anggota MPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin, dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (26/7). (dtc)

Comment

News Feed