by

Kemendikbud Klaim Sistem Zonasi Sesuai Target

JAKARTA (HK) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim, berdasarkan hasil evaluasi, penerapan penerimaan pesera didik baru berbasis zonasi berjalan dengan baik atau sesuai target. Yakni, zonasi mampu menciptakan sekolah yang tak homogen. Setiap sekolah kini diisi oleh peserta didik dengan latar belakang nilai akademik dan ekonomi yang beragam dan sebarannya merata.

Dengan demikian, semua sekolah akan memiliki daya saing yang setara. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, dengan latar belakang siswa yang heterogen secara akademik, ke depan, tidak akan ada lagi sekolah yang mendapat predikat unggulan dan nonunggulan. Semua sekolah akan mampu mengembangkan potensi peserta didiknya masing-masing untuk meraih prestasi. Kebijakan zonasi ini akan terus diterapkan pada PPDB tahun depan dan program redistribusi guru.

“Sekarang merata. Setiap sekolah itu diisi peserta didik yang sangat bagus nilai akademiknya dan sangat rendah juga ada. Ini yang namanya sekolah klasikal. Untuk rotasi dan redistribusi guru, kami masih menunggu Perpres diterbitkan. Rencananya diterapkan tahun ini juga,” kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, beberapa hri lalu.

Kebijakan zonasi secara bertahap diterapkan sejak tahun ajaran 2016/2017. Pada tahun pertama tersebut, Kemendikbud menunjuk beberapa sekolah untuk dijadikan percontohan. Mulai dari jenjang SD hingga SMA. Pada tahun kedua, yakni 2017/2018, kebijakan tersebut diperluas dengan melibatkan pemerintah provinsi dan daerah. Kendati demikian, kebijakan hanya untuk sekolah yang siap menerapkan zonasi saja.

Pada tahun ajaran 2018/2019, kebijakan zonasi diterapkan secara penuh di setiap jenjang sekolah. Dalam implementasinya, banyak daerah dan orang tua murid merasa dirugikan meskipun Kemendikbud menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menentukan model zonasi yang akan diterapkan. Dalam tataran teknis, Kemendikbud juga mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Terutama soal komposisi persentase kuota kursi pada seriap jalur PPDB. Sosialisasi kebijakan dan aturannya pun dinilai masih minim.

“Kalau soal yang tidak suka, tidak puas ya biasalah. Tidak mungkin kami menghibur seluruh rakyat Indonesia yang jumlah orang tuanya 51 juta orang. Pasti ada lah yang mengeluh merasa tidak diuntungkan dengan kebijakan ini. Kalau ada yang merasa kecewa karena tidak diuntungkan dengan kebijakan ini ya tentu saja harus dimaklumi,” katanya. (r/kemendikbud)

Comment

News Feed