by

Karimun Alokasikan Dana Kelurahan Rp24 Miliar

KARIMUN (HK)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp24 miliar pada APBD Perubahan 2019. Anggaran sebesar itu nanti akan dibagi kepada 22 kelurahan yang ada di Karimun. Masing-masing kelurahan menerima alokasi anggaran sebesar Rp1,09 miliar.

“Dana kelurahan sudah kita alokasikan melalui APBD Perubahan 2019 dengan anggaran sebesar Rp24 miliar. Dana itu untuk 22 kelurahan yang ada di Karimun. Sebenarnya, SDM di kelurahan belum siap tapi sedang dibahas bersama teman-teman DPRD. Mudah-mudahan pada pengesahan sudah bisa dimasukkan,” ungkapj Bupati Karimun, Aunur Rafiq di rumah dinasnya.

Kata Rafiq, dana kelurahan itu diatur berdasarkan Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Sementara, terkait teknis pelaksana kegiatannya diatur berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup).

“Perbupnya sudah kita siapkan. Cuma dalam penganggaran sedang diproses di dewan. Kemungkinan, selasa besok sudah pengesahan. Pelaksanaannya hanya bersisa 4 bulan lagi. Apakah masih bisa dilaksanakan atau tidak, ya kita akan bimbing terus. Kita akan bantu untuk pendampingan, mudah-mudahan cepat dilaksanakan,” ujar Rafiq.

Dijelaskan, berdasarkan Permendagri no. 130 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Karimun, dana kelurahan itu diperuntukkan untuk pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta operasional. Hanya saja, berapa besar komposisi masing-masing plot anggaran tersebut Aunur Rafiq menyerahkan pada Tata Pemerintahan Setdakab Karimun.

“Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019”, terang Aunur Rafiq.

Menurut dia, kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.

Untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Alokasi anggaran, dimasukan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.(ham)

Comment

News Feed