JAKARTA (HK) – Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih, meminta pemerintah segera menuntaskan penerimaan PPPK. Honorer meminta kepastian bahwa rekrutmen melalui jalur PPPK ini sepenuhnya bisa menjadi jawaban atas persoalan guru honorer selama ini.
“Kalau kami butuh yang pasti-pasti saja, mau dari Mendikbud, Men pan- RB. Sampai saat ini, nggak ngaruh karena PPPK tahap pertama itu pemberkasan saja belum baru diumumkan. Tolong selesaikan yang riil buat kita jangan kita diikuti ternyata nggakjadi ini,” kata Titi saat dihubungi Republika.
Pada Februari 2019 lalu pemerintah sudah membuka pendaftaran untuk PPPK dan telah diumumkan di hampir semua daerah di Indonesia. Namun, menurut Titi, hingga saat ini belum ada kelanjutan dari pengumuman tersebut.
Titi pun berharap agar pemerintah segera memberikan kepastian bagi para tenaga honorer agar tidak merasa nasib mereka digantungkan. “Apa nggak hebat pemerintah itu, dari Februari sampai sekarang lho. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Makanya mau berkoar-koar seperti apa Mendikbud, Menpan, nggak berarti di kita. Kami hanya perlu hal yang nyata,” kata dia.
Dia mengaku kecewa dan menganggap pemerintah tidak serius menun taskan masalah pengangkatan honorer K2. Kebijakan seleksi hono rer kontrak ini dianggap hanya mampu mengakomodasi sebagian honorer K2.
Titi mengatakan, jumlah honorer K2 mencapai sekitar 400 ribu orang. Penerimaan tahap pertama PPPK yang hanya sekitar 51 ribu dianggap belum cukup memfasilitasi para tenaga honorer K2. (dbs)
