by

Hutan Lindung Dijadikan KSB

Batam (HK) – Diam-diam, kawasan hutan lindung Telaga Punggur ternyata mulai disulap jadi Kavling Siap Bangun. Sebagian bangunan permanen terlihat sudah berdiri.

Kawasan Bukit Indah Nongsa 4, Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepri sudah pun diperjual belikan. Pengelolanya PT Prima Makmur Batam.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Kota Batam, Lamhot Sinaga menyatakan kawasan itu hutan lindung.

“Itu masuk kawasan hutan lindung dan sudah ada surat pemberhentian atau pembongkaran bangunan melalui surat yang sudah kami layangkan ke Perusahaan tersebut. Sepertinya perusahaan itu tidak digubris sama sekali” kata Lamhot.

Bahkan kata Lamhot, sebelumnya papan pengumuman sudah dipasang di lokasi lahan. Namun beberapa waktu lalu dicabut oleh orang tak dikenal.

“Saat ini pihak kita masih terkendala untuk melakukan pembongkaran paksa, karena saya terkendala di personel, tak hanya itu, dalam hal ini kita juga sudah melayangkan surat ke beberapa instansi terkait,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mengatakan, pengalihan hutan lindung menjadi hunian kaveling harus sesuai aturan hukum.

“Tidak boleh menabrak hukum. Karena di situ ada sanksi pidananya. Pemanfaatan hutan menjadi tempat hunian tidak semudah itu. Kami minta, penegak hukum untuk segera bertindak. Jika tidak, mabes polri kami sarankan selamatkan soal ini. Kan begitu,” kata Muhammad Nasir.

Pihaknya menambahkan, pengerusakan hutan sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur.

Yakni Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan. “Dan masih banyak aturan lain yang mengikat. Jangan sampai lengah.

Ratusan Masyarakat Resah
Sementara itu, ratusan masyarakat resah dan mendatangi Kantor pemasaran PT Prima Makmur Batam tepatnya berada di Kavling Bukit Indah Nongsa 4, Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam pada Rabu (24/7) siang.

Mereka meminta penjelasan terkait biaya tambahan yang dipungut oleh Manajemen PT Prima Makmur Batam.

Salah satu konsumen, Ama Revi saat ditemui di lokasi mengakui bahwa ia membeli dua Kavling dengan ukuran dan harga bervariasi pada Minggu (3/3) lalu.

“Sebelumnya saya membeli dua kaveling yakni, ukuran 8×12 m senilai Rp13 jt dan ukuran 9×12 m senilai Rp15, jadi total Rp28 jt dan itu sudah biaya keseluruhannya sesuai dengan perjanjian awal,” jelas Revi.

Namun lanjut Revi, setelah belakangan ini kami kaget ada pengumuman dari PT Prima Makmur Batam bahwa pihak perusahaan meminta biaya tambahan senilai Rp35 juta perkavling dengan dalih biaya perizinan. Sementara saya ada dua kavling yang harus saya bayar.

“Jadi kita dikenakan biaya tambahan lagi senilai Rp70 juta untuk dua kaveling, katanya biaya perizinan. Hal ini sangat memberatkan kita para konsumen.

Selain dia merasa sudah ditipu. “Makanya kami disini mau minta penjelasan dari pihak pengelolah,” terangnya.

Lebih lanjut, pihak perusahaan pun memberikan opsi kepada konsumen. Jika tidak mampu melanjutkan pembayaran biaya perizinan Rp70 juta maka Kavling yang sudah dibeli akan dialihkan kepada calon pembeli lain dengan mengisi form permohonan penitipan kavling untuk dijual.

“Namun jika kita lakukan pembatalan uang kavling yang sudah kita setor, maka uang kita dikembalikan dengan potongan 50 persen dari harga harga kavling. Dengan catatan ketika sudah ada yang membeli Kavling tersebut” jelas Revi kepada Haluan Kepri.

Hal senada disampaikan Laya. Ia mengatakan sangat keberatan dengan kebijakan pihak perusahaan. Sebab sewaktu mereka pertama kali membeli lahan itu sudah termasuk membayar keseluruhan sesuai dengan perjanjian awal.

“Lantas kami terkejut adanya biaya tambahan, ini ada persoalan hukum. Kami mohon bantuan kepada semua pihak agar persoalan ini segera selesai,” kata Laya.

Pihak PT Prima Makmur Batam saat dikonfirmasi enggan memberikan statement. Namun Security PT Prima Makmur Batam Adyanto yang diutus perusahaan mengatakan, Ayang selaku Direktur perusahaan tersebut sedang sibuk.

“Beliau lagi sibuk, banyak konsumen yang ditangani. Jadi ibu Ayang belum bisa dimintai keterangan. Lagian kami tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan keterangan, lebih baiknya konfirmasi langsung ke komisaris PT Prima Makmur Batam, Zazli,” ucap Adyanto.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Edy Berton miris mendengar adanya alih fungsi hutan. Ia mengatakan, agar masyarakat tidak sungkan untuk melaporkan. “Ada kerusakan hutan silakan laporkan. Jangan takut. Karena itu persoalan hutan hajat hidup orang banyak,” kata Edy. (cw63/tbn)

Comment

News Feed