BINTAN (HK) – Selama ini setiap aset desa yang dibelanjakan menggunakan dana desa tidak dicatat sebagai aset. Hal ini tentu saja berbahaya, sebab menurut pandangan kepolisian amat rawan diselewengkan. Tersirat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan Ronny Kartika. juga mengakui hal tersebut. Namun kata dia, sejak beberapa bulan terakhir desa-desa yang ada di Bintan sudah mulai mencatatkan aset-aset pemerintahan desa.
“Sekarang masih tahap entri data di aplikasi SIPADES yang diberikan Kemendagri. Sampai Oktober, nanti kami akan evaluasi juga biar tahu apa kendala-kendala yang ditemukan,” ungkap Ronny, Rabu (24/7).
Proses ini sangat mudah, Ronny mengatakan, pihak desa hanya perlu melakukan entri data-data aset desa kedalam aplikasi. Namun demikian, ada skala prioritas yakni aset-aset yang dibelanjakan pada tahun 2015 hingga sekarang. Dengan pencatatan aset desa ini, kata dia, seluruh sarana dan prasarana yang dibelanjakan menggunakan dana desa tercatat secara tertib.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Yudha Suryawardana berpandangan pentingnya aset desa yang dibeli menggunakan dana desa agar dicatat secara tertib. Yudha mencontohkan, ketika kepala desa membelanjakan kendaraan operasional desa pada saat menjabat, namun tak dicatat. Ketika kepala desa itu tidak lagi menjabat, barang yang seharusnya menjadi aset desa justru aset tersebut jadi milik kepala desa itu.
“Memang rawan diselewengkan. Jadi setiap aset desa tentunya harus dicatat sebagai aset desa,” tuturnya. (oxy)
