Tanjungpinang (HK)- Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) Jamhur Ismail membantah terlibat dalam kasus yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Sebelumnya, kantor Jamhur sempat digeledah tim KPK.
“Kami tidak terlibat kasus gratifikasi Pak Nurdin, karena memang tidak ada hubungan dengan investasi yang mau ditanamkan di Tanjung Piayu, Batam,” kata Jamhur di Tanjungpinang, yang dikutip dari Antara, Selasa (23/7).
Jamhur Ismail juga mengatakan saat pemeriksaan berlangsung ia tidak ada di tempat.
“Iya benar pagi tadi ada pengeledahan oleh KPK, tapi apa saja yang diambil saya tidak tahu pokoknya ada beberapa dokumen yang dibutuhkan,” ungkap Jamhur di Tanjungpinang.
Menurut Jamhur, pihaknya juga telah memberikan beberapa dokumen yang dibutuhkan KPK.
“Untuk pemeriksaan tadi tidak, hanya undangan pemanggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” ungkap Jamhur.
Dikatakan Jamhur, pemanggilan pemeriksaan tersebut bakal dilakukan besok di Mapolresta Barelang.
Tak hanya Jamhur, pemanggilan pemeriksaan terkait kasus OTT yang melibatkan Gubernur Provinsi Kepri H Nurdin Basirun juga dilakukan kepada beberapa kepala OPD terkait.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sebelumnya menyebutkan adanya penggeledahan di lima lokasi terkait kasus itu, termasuk kantor Dishub Kepri. Namun Jamhur menepis KPK menggeledah kantornya, melainkan hanya meminta data.
“Tidak ada staf yang dimintai keterangan, melainkan petugas meminta data. Petugas KPK itu duduk di ruang kerja saya,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah turut menerima suap, Jamhur tegas menepis. “Tidak ada!” ucap Jamhur.
Jamhur juga memastikan ruang kerjanya tak disegel KPK. Ruang kerja itu justru dipergunakannya untuk rapat dengan staf setelah KPK mengambil data yang dibutuhkan.
“Kalau disegel kan saya tidak bisa masuk. Saya tadi panggil seluruh staf untuk menenangkan mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan sepanjang kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Jamhur.
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah kantor Dishub Kepri terkait kasus suap Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Penyidik membawa sejumlah dokumen dalam penggeledahan itu.
Penggeledahan dilakukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah Km 5, Tanjungpinang, Selasa (23/7), mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Terlihat petugas membawa koper-koper yang di dalamnya terdapat dokumen.
Penyidik KPK menggeledah kantor Dishub Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terkait kasus suap Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Penyidik membawa sejumlah dokumen dalam penggeledahan itu,
Penggeledahan dilakukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah Km 5, Tanjungpinang, Selasa (23/7), mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Terlihat petugas membawa koper-koper yang di dalamnya terdapat dokumen.
Pantauan di lapangan, koper-koper tersebut langsung diangkut tujuh petugas KPK yang mengenakan masker. Tampak sejumlah anggota Polres Tanjungpinang berseragam lengkap dengan senjata laras panjang ikut masuk ke mobil untuk mengawal barang bukti hasil penggeledahan tersebut.
“Kami tidak tahu dokumen itu mau dibawa ke mana. Polisi hanya diminta mengawal saja,” kata Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali dikutip Antara.
Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan timnya menggeledah kantor Dishub Kepri. “Iya, hari ini tim kami sedang ada kegiatan penggeledahan di Dishub Kepri,” kata Febri melalui pesan singkat. Penggeledahan ini terkait suap perizinan reklamasi di Kepri.
Plt Gubernur Diminta Konsolidasi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak SH meminta agar pemeriksaan ini tidak mengganggu kinerja dan jalannya pemerintahan di Provinsi Kepri.
“Udah tau dari berita online pagi tadi, ya, sebagai pengawas Pemerintah ya kita hanya minta jangan sampai persoalan ini berpengaruh pada kinerja pegawai” ungkap Jumaga saat ditemui, Selasa (23/7).
Jumaga juga enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaan sejumlah OPD oleh KPK terkit kasus OTT reklamasi tambang yang menimpa Gubernur Kepri Non Aktif H Nurdin Basirun ini.
“Ya , sebagai pengawas Pemerintah ya kami tidak ada hak untuk memberikan masukan atau apa.Hanya saja saya minta kepda Plt Gubernur Provinsi Kepri untuk segera melakukan konsolidasi internal,” tegas Jumaga.
Yangman, lakukan konsolidasi internal bersama Sumber Daya Manusia nya khususnya kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mengevaluasi kinerja.
“Saya yakin dengan semakin solid di pemerintahan akan meningkatkan kinerja di pemerintahan tersebut,” ungkap Jumaga. (dtc/efr)
