JAKARTA (HK) Bursa kursi ketua MPR periode 2019-2024 memanas. Partai-partai politik (parpol) yang sudah memastikan memiliki kursi di parlemen pun berebut MPR-1.
Bermula dari keinginan Partai Gerindra melalui pernyataan Ketua DPP-nya yaitu Sodik Mudjahid. Dia mengatakan rekonsiliasi terbaik diwujudkan dengan kursi Ketua MPR untuk Gerindra dan kursi Ketua DPR bagi PDIP.
“Dengan semangat tersebut, komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo,” ucap Sodik pada Jumat (19/7/2019).
Namun usulan dari Gerindra itu menuai respons dari parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintah seperti PKB hingga PPP. Tak ketinggalan Partai Demokrat yang selama ini tampak adem-adem saja turut memanaskan bursa.
Di sisi lain anggota MPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyebut tiga kemungkinan yang bisa terjadi dalam perebutan kursi Ketua MPR 2019-2024. Kemungkinan yang akan terjadi, menurut PDIP, adalah sistem aklamasi, sistem tiga paket, dan sistem dua paket.
Seperti apa panasnya bursa kursi ketua MPR kali ini?
Gerindra yang sudah mulai tancap gas menilai posisi MPR sangat strategis untuk ikut menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terlebih, MPR dianggap Gerindra cocok sebagai wadah pengejawantahan pemikiran ketua umumnya, Prabowo Subianto, yang telah memberi selamat bagi Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
“Kita nggak mau bicara tentang paket-paket itu, tapi kita harus sepakat dulu bahwa MPR ini adalah lembaga strategis. Dan untuk itu maka mari kita cari orangnya siapa yang tepat untuk menjadi ketua dan wakil ketua (MPR). Kalau ditanya apakah Gerindra siap? Kita siap untuk menjadi pimpinan MPR,” kata Ketua Fraksi Gerindra MPR Fary Djemy Francis.
Selain itu, Fary menyebut pemikiran Jokowi dan Prabowo yang berlaga dalam Pilpres 2019 tidak perlu dipertentangkan tapi justru harus dikolaborasikan. Jika pemikiran Jokowi tertuang dalam pemerintahan, Fary menyebut pemikiran Prabowo dapat diejawantahkan melalui MPR.
“Alangkah lebih baik bila pemikiran-pemikiran Pak Jokowi tertuang di pemerintah, sementara pemikiran-pemikiran Pak Prabowo terejawantahkan di parlemen, dalam hal ini MPR. Mengingat, untuk pimpinan DPR sudah ada mekanisme dan ketetapannya,” katanya.
Di sisi lain PKB sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Ma’ruf merasa lebih pantas mengisi posisi itu. “PKB pastinya begitu (lebih pantas), karena banyak pengamat menyampaikan juga supaya ada kira-kira ada kombinasi agamis-nasionalis,” ujar Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid, Sabtu (20/7).
Hanya saja ketika Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB bertandang menemui Ketua Umum Surya Paloh, pembicaraan soal kursi ketua MPR ditepis Cak Imin. Dia hanya menyebut koalisi harus solid.
Selepas Cak Imin, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sowan ke Paloh. Baik Cak Imin maupun Suharso memang berniat mengucapkan selamat ulang tahun pada Paloh, tapi di dunia politik selalu ada pembicaraan lain.
“Saya ucapkan happy birthday ke Pak Surya Paloh. Ada sedikit-sedikit (pembahasan Ketua MPR),” ujar Suharso.
Kepada Surya Paloh, Suharso juga mengaku kalau dirinya ingin menjadi Ketua MPR. Meski menurutnya, masih sebatas ide.
“Sebagai ide boleh saja,” ucapnya.
Di balik perebutan itu, tiba-tiba muncul parpol besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membawa-bawa nostalgia. Apa itu?
Adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan yang menyinggung soal ‘kemesraan’ partainya dengan PDIP. Kemesraan yang dimaksud Syarif terkait pimpinan DPR-MPR pada tahun 2009.
Syarief mengatakan periode pemerintahan 2019-2024 adalah masa-masa mesra partainya dengan PDIP. Sebab, saat itu Ketua DPR dijabat Marzukie Ali dari Partai Demokrat dan Ketua MPR dijabat Taufik Kiemas dari PDIP.
“Jadi 2009-2014 saya pikir masa-masa mesranya Demokrat dengan PDIP. Pada saat itu Partai Demokrat Ketua DPR, PDIP jadi Ketua MPR. Dan itu didukung penuh oleh Partai Demokrat,” katanya.
“Kami memang sebenarnya juga ingin (kursi Ketua MPR) gitu ya, tetapi kita lihat nanti perkembangannya. Ini kan lobi politiknya bagaimana di fraksi dan pimpinan-pimpinan partai politik yang lainnya,” imbuh Syarief.
Menurut Syarief, Demokrat sudah menyiapkan nama kader untuk menduduki kursi pimpinan MPR, namun nama itu masih ada di tangan SBY. Ia pun menegaskan siap diajak oleh PDIP untuk bergabung dalam paket yang sama.
“Sangat siap, sangat siap. Kita kan sudah berpengalaman dalam PDIP, jadi saya pikir itu sejarah yang betul-betul patut menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita berkolaborasi dengan baik, saya pikir bangsa ini akan lebih bagus ke depan,” ucapnya.
Syarief menyatakan keinginan Demokrat menduduki kursi Ketua MPR salah satunya adalah untuk menjadi solusi penengah dari partai-partai lain yang tengah berebut kursi yang sama. Menurutnya, Demokrat adalah partai yang paling bisa diterima oleh semua pihak.
Hanya saja PDIP turut memendam keinginan. Hendrawan meminta Demokrat memberikan sinyal nama figur yang bisa menyamai peran mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas. Hendrawan turut mengatakan di lingkup internal PDIP belum ada tokoh yang bisa menyaingi Taufiq Kiemas.
“Itu tadi sudah saya sebut. Wakil Ketua MPR kita sekarang kan Pak Ahmad Basarah, doktor Pancasila, lima tahun mendampingi Pak Taufiq Kiemas,” ungkapnya.
Selain Basarah, ada kader PDIP lain yang juga dinilai cocok duduk di kursi pimpinan MPR, salah satunya Menkum HAM Yasonna Laoly, yang akan melenggang ke Senayan pada periode 2019-2024. Namun, ia menegaskan, keputusan soal nama itu sepenuhnya menjadi kewenangan sang ketum Megawati Soekarnoputri.
“Beliau dulu pimpinan fraksi, Pak Yasonna Laoly, terus Pak Trimedia Pandjaitan, banyak, Andres Hugo Pareira, tokoh-tokoh yang berkecimpung memahami konstitusi dan sistem ketatanegaraan sekarang,” paparnya.(sumber:detik.com)
