by

Dadang Janji Perjuangkan Kesejahteraan Guru

TANJUNGPINANG (HK) – Ketua PGRI Provinsi Kepri, HZ Dadang AG yang terpilih menjadi salah satu dari tujuh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) periode 2019-2024 akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru.

“Alhamdulillah, saya terpilih menjadi salah satu Ketua PB PGRI yang satu-satunya dari Sumatera yang mewakili dan kita akan melanjutkan perjuangan kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang ini, pada halal bihalal PGRI Kota Tanjungpinang, kemarin.

Ada dua hal pokok besar, kata Dadang yang akan terus diperjuangkan di tingkat nasional dalam kesejahteraan guru. Pertama, pengangkatan guru honor menjadi PNS (ASN) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dadang yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Bidang Keuangan dan SDM Kota Tanjungpinang, menargetkan dalam tiga tahun kedepan dapat menyelesaikan masalah pengangkatan guru honor tersebut. Karena, ungkap Dadang, dirinya akan mengawal di tingkat nasional.

“Tapi yang penting pemerintah daerah, baik itu kabupaten/kota dan provinsi terus mengusulkan setiap tahunnya profesi guru. Jadi usulan-usulan itu kita kawal hingga ke tingkat nasional,” ujar Dadang.

Dengan terus menerus menyuarakan hal ini, kata Dadang mudah-mudahan didengar pemerintah pusat. Karena PGRI adalah mitra dari pemerintah, PGRI bukan pengambil keputusan, tetapi PGRI yang mengusulkan dan menyuarakan.

Kemudian pokok kedua, lanjut Dadang pihaknya akan memperjuangkan tunjangan profesi guru yang saat ini masih terlalu rumit administrasinya. Dikatakan Dadang, kalau bisa memang tunjangan profesi guru itu melekat pada gaji. Seperti profesi-profesi lainnya, profesi dokter itu sudah melekat pada gaji.

“Sedangkan guru harus kita perjuangkan melekat pada gaji. Jadi administrasi yang rumit itu, akan kita sederhanakan,” jelas Dadang.

Selain itu, permasalahan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ini juga menjadi perhatian pengurus besar PGRI. Menurut Dadang, niat dari pemerintah itu sudah bagus. Namun implementasinya di daerah itu kadang-kadang keliru menerjemahkan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya akan melihat permasalah ini perdaerah. Karena setiap daerah akan berbeda permasalahannya. Kedepannya, Kementerian Pendidikan dalam mengeluarkan kebijakan mengarah kepada zonasi, misalnya perkembangan sekolah. Dia akan melihat zonasi juga, zonasi mana yang masih kurang sekolahnya itu akan ditambah.

“Kita akan petakan itu, Insya Allah pada 27 Juli nanti kita akan rapat perdana di PB PGRI dan kita sampaikan. Kemudian kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait masalah tersebut,” pungkas Dadang. (rco)

Comment

News Feed