by

Pemkab Gelar Rapat Koordinasi Terkai PI

NATUNA (HK)- Pemerintah Kabupaten Natuna, terus mempersiapkan segala persyaratan agar pembangunan Pasar Ikan (PI) bantuan hibah dari Jepang senilai Rp46 miliar bisa berjalan masimal.

Dengan ada koordinasi antar OPD terkait, segala tupoksinya sudah bisa dimulai pada tahun ini. Jadi pada tahun 2020 pekerjaan pematangan lahan telah siap dilaksanakan.

“Kita ingin mempersatukan persepsi antar instansi agar tugas dan fungsinya jelas. Sehingga pembangunan pasar ini berjalan lancar dan sejalan dengan yang diusulkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Kadis Perikanan Natuna, Zakimin usai mengadakan pertemuan di Kantor Bupati Natuna, Kamis (18/7).

Setelah menyepakati lokasi pembangunan pasar itu, akan tetap pada posisi semula dengan tambahan luas kurang lebih 147 dikali panjang kurang lebih 67,5 meter tegak lurus ke arah laut.

Bagunan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti revetment, pusat kuliner, pabrik es (20 ton), cold storage (30 ton), rumah jaga, toilet, instalasi air bersih, IPAL, landscaping, jalan, parkir, dan gardu listrik.

Ia juga mengatakan, bahwa dalam pembangunan pasar tersebut, pemerintah daerah juga akan menyelaraskan sejumlah pembangunan pendukung.

“Jadi pembangunan pasar itu, kita di Natuna juga akan menyelaraskan pembangunan seperti jalan dua jalur dan sejumlah fasilitas pendukung yang menggunakan anggaran APBD Natuna,” paparnya.

Tambahnya, bangunan pasar rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2021 nanti karena ada beberapa proses yang mesti dilalui sebagai tahapan pembangunan. Seperti pematangan lahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

“Sekarang kita masih mengurus izin, administrasi dan lahannya. Karena Natuna tidak memiliki kewengan atas laut, maka proses izin dan administrasinya memerlukan waktu agak lama, terutama sekali untuk kegiatan reklamasi,” ujarnya.

Ia juga menerangkan, bangunan pasar ini juga memerlukan AMDAL, penyesuaian dengan kebijakan RZWP3K Provinsi Kepri dan Izin lingkungan dari Gubernur Kepri.

“Tahun ini juga kita akan menuntaskan lahan darat, DED, data dan informasi awal terhadap jumlah pedagang dan lapak serta Izin Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) karena kegiatan pembangunan dekat dengan kawasan Bandara,” jelasnya.

Bila proses tersebut dapat dituntaskan tahun ini, tahapan pembangunan akan dilanjutkan pada tahap pamatangan lahan berupa reklamasi, relokasi mau pun penghapusan aset pemerintah yang berada di sekitar kawasan darat pasar itu.(fat)

Comment

News Feed