NATUNA (HK)- Ternyata Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah Kabupaten Natuna belum bisa diterapkan pada tahun ini. Pasalnya inisiatif dari masyarakat akan penerapan Perda tersebut belum dijalankan secara maksimal.
Wakil Ketua II DPRD Natuna, Daeng Amhar mengatakan, bahwa usai disahkannya Perda tentang KTR, pihaknya telah mencoba untuk menerapkannya di saat rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan Akhir Fraksi terhadap Laporan kegiatan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Natuna tahun 2018.
“Kan kawan-kawan lihat sendiri kalau saya sejak membuka rapat hingga selesai rapat tidak merokok. Hal ini bertujuan agar para seluruh yang hadir turut mengikutinya,” ucap Amhar, Selasa (16/7) lalu.
Ia mengaku, penerapan Perda ini belum bisa dikatakan maksimal. Karena sampai sekarang masih belum ada yang memahami akan adanya Perda nomor 6 tahun 2018.
“Kalau saya lihat masih ada yang belum memahami tentang Perda tersebut. Padahal sudah kita sahkan pada tahun 2018. Namun memang penerapannya baru akan dilaksanakan pada tahun 2020,” jelasnya.
Hal tersebut dibenarkan Kabag Risalah dan Persidangan DPRD Natuna, Nila Misdartiana, bahwa penerapan Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku satu tahun setelah ditetapkan atau disah.
“Maklum bang, penerapan Perda itu baru berlaku pada tahun 2020 mendatang. Jadi belum bisa maksimal. Namun kita juga berharap agar penerapan KTR itu bisa dilaksanakan mulai dari sekarang,” ungkapnya.
Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah jelas bahwa ruang rapat Paripurna termasuk dalam kawasan Tanpa Rokok, namun masih ada saja pejabat mulai dari esekutif mau pun legislatif merasa bahwa Perda itu tidak berarti apa-apa.
“Bagaimana mau diterapkan, dari mulai Bupati sampai anggota masih saja merokok di ruang rapat Paripurna. Padahal sudah jelas ruang rapat Paripurna termasuk dalam Perda KTR,” cetus singkat seorang tamu undangan. (fat)
