by

Kejati Usut Tambang Bauksit

TANJUNGPINANG (HK)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dikabarkan tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IPU) bauksit melalui dinas Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepri 2018-2019 di wilayah Kabupaten Bintan.

Aspanel & Eva
Liputan Tanjungpinang

Kasipenkum Kejari Kepri, Ali Rahim Hasibuan SH mengatakan, pihaknya baru sebatas pengumpulan data dan keterangan (Pulbaket) atas dugaan kasus tersebut, sehingga belum bisa memberikan keterangan secara jelas tentang sejauh mana proses penanganan perkara tersebut.

“Baru sebatas Pulbaket,” kata Ali Rahim ketika dikonfirmasi Haluan Kepri, Rabu (17/7).

Lebih lanjut, Kasi Penkum Kejati Kepri ini juga belum bisa menyebutkan ketika ditanya sudah berapa orang pihak dari dinas terkait yang telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Kepri.

“Masih pul baket pak,”ujarnya singkat.

Informasi diperoleh, sedikitnya sebanyak 15 pegawai di lingkungan Dinas ESDM Pemprov Kepri telah diperiksa oleh penyidik Kejati Kepri. Hal ini sesuai surat pemanggilan dari Kejati Kepri Nomor B126/L10.5/Fd.1/07/2019 kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri.

Diantara isi surat tersebut menyebutkan sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Kepri 2018 sampai dengan 2019.

Hal ini juga diperkuat surat perintah penyidikan dari Kepala Kejati Kepri Nomor Print-241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 tentang pemanggilan sejumlah saksi untuk dilakukan pemeriksaan oleh jaksa penyidik pada Kejati Kepri.

Meski demikian, Kasi Penkum Kejati Kepri ini juga belum bisa memberikan penjelasan.

Informasi lainnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) untuk penjualan bauksid yang selama ini diterbitkan, ternyata tidak bisa dipergunakan untuk menjual barang galian yang bernilai miliaran rupiah tersebut

Diduga adanya terjadi permainan dibalik itu, sehingga timbulah kesepakatan atau konspirasi untuk memberlakukan izin bodong alias fiktif di luar jalur aturan UU yang berlaku dengan modus menjual bauksit-bauksit tersebut ke PT GBA, meski hal itu dilarang sesuai aturan.

Rekayasa dan dugaan pemalsuan dokumen negara yang dibuat berupa izin tersebut, akhirnya menghalalkan segala cara untuk melakukan pengambilan dan penjualan bauksit di Pulau Bintan bernilai sekitar Rp266 miliar (USD 19 X 1.000.000 ton).

Akibatnya terjadilah kerusakan hutan dan mengeruk kekayaan hasil bumi secara besar-besar yang tidak mendasar pada izin pertambangan yang sah alias bodong.

Hal ini diperparah lagi, tidak dikembalikan fungsi hutan seperti semula dengan reklamasi ulang seperti ketentuan aturan, termasuk menghilangkan uang negara melalui pajak bernilai ratusan miliar rupiah, sehingga bisa diartikan telah terjadi tindakan pidana berlapis, memperkaya diri sendiri atau suatu koorporasi.

Evaluasi Tambang dan Reklamasi
Pengamat Politik dan Pemerintahan Provinsi Kepri Endri Sanopaka meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mengevaluasi seluruh perizinan reklamasi tambang di Provinsi Kepri.

Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dan evaluasi agar kejadian serupa terkait gratifikasi pemberian izin tambang tidak kembali terjadi

Hal ini disampaikan Endri Sanopaka di Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

“Dengan adanya evaluasi ini maka izin tambang yang dikeluarkan bakal sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Endri.

Sehingga lanjut Endri tak ada lagi perizinan tambang ilegal yang terbit asal-asalan.

“Perizinan pertambangan dan reklamasi yang tidak menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat sebaiknya dicabut. Jangan sampai izin yang diberikan justru sebagai pintu masuk merusak lingkungan, merugikan negara dan masyarakat,”Minta Endri

Untuk itu, lanjut Endri dengan pengalaman ini semoga pemerintah Provinsi Kepri lebih meningkatkan sistem pengawasan kepada seluruh administrasi dan persyaratan terbitnya izin tambang di Provinsi Kepri.

“Agar persoalan yang terjadi di Kepri akibat gratifikasi izin reklamasi tambang tak terjadi,” tegas Endri. ***

Comment

News Feed