TANJUNGPINANG (HK)- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andriansyah SH MH dari Kejari Tanjungbalai Karimun menghadirkan 4 orang saksi sidang dugaan korupsi penggunaan dana desa yang dilakukan Sukiran Bin Mustafa (43), selaku Kepala Desa (Kades) Sawang Selatan di Kabupaten Karimun di Pengadilan Tipkor Tanjungpinang, Rabu (17/7).
Keempat saksi tersebut, Saharudin selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Rahman, selaku Kasi Pemerintahan, Rosnah. dan Anugrah selalu Pendamping Desa.
Dalam keterangan para saksi tersebut rata-rata, baru mengaku mengetahui adanya dugaan kasus korupsi penggunaan Silpa dana desa tahun anggaran 2016 hingga 2018 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp252.489.393, setelah adanya hasil pemeriksaan.
“Awalnya saya sudah curiga atas penggunaan Silpa dana desa tersebut. Ketika dilakukan pengecekan, ternyata sudah habis semuanya oleh terdakwa,” kata saksi Rosna selaku pendamping desa.
Dalam sidang juga terungkap, terdakwa selaku Kades Sawang Selatan telah menetapkan Peraturan Desa Sawang Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat Tahun Anggaran 2016 dengan rincian pendapatan desa Rp1.158.337.000, termasuk belanja desa serta pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana yang diuraikan.
Berdasarkan transaksi dan mutasi pada Rekening Koran PT Bank Riau Kepri Cabang Pembantu (Capem) Tanjung Batu atas nama Kantor Desa Sawang Selatan, diketahui bahwa transfer Alokasi Dana Desa Tahap I, II dan III, Dana Desa Tahap I dan II, serta Bantuan Kabupaten pada periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan jumlah Rp1,153.687.000.
Dari jumlah dana pada tahun 2016 sejumlah Rp1.153.687.000 tersebut didapati Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Sawang Selatan Tahun Anggaran 2016 masih memiliki dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp101,070,034.
Dana SiLPA tersebut digunakan untuk pembiayaan pekerjaan atau pembangunan pada tahun berikutnya. Namun kenyataan yang ada berdasarkan Saldo Kas pada Rekening Koran PT Bank Riau Kepri Capem Tanjung Batu atas nama Kantor Desa Sawang Selatan dengan Nomor Rekening 123-2-000360 per tanggal 31 Desember 2016 hanya sebesar Rp20.603.825.
Selanjutnya pada 13 Februari 2017 Bupati Karimun menerbitkan SK Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017.
Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat memperoleh ADD sebesar Rp460.176.000 dan pada tanggal yang sama Bupati Karimun juga menerbitkan SK tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017. Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat memperoleh DD sebesar Rp908.882.400.
Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” termasuk perturan perundangan lainnya,
Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp252.489.393.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 64 ayat 1 KUHP.(nel)
