by

Investasi di Anambas Terhambat Perizinan di Provinsi

ANAMBAS(HK)-Investasi di Anambas terhambat perizinan. Hal itu tak pelak mengganggu dan memperburuk iklim investasi di Kabupaten termuda di Provinsi Kepri itu.

Ironinya kendala perizinan tersebut terjadi di Provinsi bukan di Anambas.

Dedi Supriadi, salah seorang pengusaha mengaku saat ini perizinannya terhambat, telah satu tahun lebih pengurusan dan kmenunggu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

“Sudah setahun lebih perizinan terhambat dikarenakan RZWP3K ini harus di Perdakan terlebih dahulu,” ujarnya, Rabu (17/7).

Ia mengaku pihaknya terpaksa bolak-balik Tarempa- Tanjung Pinang untuk menyelesaikan perizinan ini namun tak kunjung tuntas.

“Akibat bolak-balik ini banyak biaya yang harus dikeluarkan cukup besar,” jelasnya.

Menurutnya salah satu penyebab adalah pembangunan yang dilakukan pihaknya adalah home base untuk logistik Migas, karena akan melakukan reklamasi.

“Kami masih menunggu RZWP3K, untuk yang lain sudah selesai,”tukasnya.

Sementara itu Abdullah salah satu pengusaha yang ingin membangun resor di Anambas juga mengeluhkan lambannya perizinan. Bahkan pengurusan yang dilakukan sudah hampir mencapai dua tahun.

“Untuk kabupaten, pemerintah daerah melalu Dinas sangat membantu, sehingga sudah rampung, yang jadi masalah itu perizinan di Provinsi yang masih menyangkut,” jelasnya.

Sementara itu Kepala DPMPTSP Nakertrans, Yunizar yang dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, pihaknya mendukung masuknya investasi, apalagi ini dapat menyerap tenaga kerja di daerah.

“Untuk semua perizinan di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tidak ada persoalan,” tegasnya.

Namun demikian terkait dengan izin perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan provinsi, teman-teman pengusaha mengaku kesulitan, karena memakan waktu yang lama serta biaya. Biayanya itu adalah untuk akomodasi dan transportasi bolak-balik dalam pengurusan perizinan.

“Akibat sulitnya pengurusan perizinan membuat banyak investor yang menunggu izin dua sampai tiga tahun,” sesalnya.

Ia juga mencontohkan sejumlah pengusaha yang terkendala izin di Provinsi antara lain yakni, Investor Pulau Bobo, Tenggiling, Sagu Dampar. Untuk Sagu Dampar itu ada penambahan sedikit yakni perizinan dipusat tentang kehutanan, sedang yang lain itu perairan saja.

“Ini menjadi kendala teman-teman pengusaha di Anambas, karena tidak berani akibat belum selesainya izin yang agak lama dan memakan waktu yang cukup panjang dan biaya yang agar besar tadi,” tuturnya.

Sehingga kata Yunizar, sebagai wakil pemerintah daerah pihaknya berkeinginan kewenangan yang tidak terlalu prinsip dan strategis, mungkin satu mil kebawah bisa dilimpahkan kepada Kabupaten melalui Pergub.

‘Untuk pelimpahan wewenang ini perlu pembicaraan lanjutan antara pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Hal ini mesti dilakukan untuk mempercepat investasi didaerah,”tutupnya.(yud)

Comment

News Feed