Gubernur Kepri, Nurdin Basirun terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, Rabu (10/7/2019). Dia ditangkap terkait dugaan suap pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Kepri. Ini menjadikan Nurdin Basirun jadi kepala daerah ketiga yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2019.
Dari catatan, OTT KPK terhadap kepala daerah hingga kasus Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
Pertama, Bupati Mesuji Khamami pada 24 Januari 2019
Khamami ditangkap pada, Kamis (24/1/2019) terkait kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji. KPK kemudian menetapkan Khamami sebagai tersangka dalam kasus itu.
Khamami diduga menerima suap dari perusahaan yang menggarap proyek di wilayah tersebut. Khamami diduga menerima Rp 1,28 miliar dari Sibron melalui sejumlah perantara. Uang itu diduga merupakan fee pembangunan proyek infrastruktur di Mesuji.
“Diduga fee tersebut merupakan pembayaran fee atas empat proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh dua perusahaan milik SA (Sibron Azis),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Kamis (24/1/2019) malam.
Kedua, Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, pada 30 April 2019
Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap di kantornya pada 30 April 2019. Sri Wahyumi kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo. Selain itu, KPK menetapkan orang kepercayaan Sri, Benhur Lalenoh, dan pengusaha Bernard Hanafi Kalalo sebagai tersangka.
Sri diduga meminta fee 10 persen dari proyek yang bernilai sekitar Rp 6 miliar itu. “Nilainya (proyek) sekitar Rp 5-6 miliar,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (30/4/2019).
Ketiga, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, pada 10 Juli 2019.
Dia diduga terkait kasus dugaan suap pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Kepulauan Riau.*
(sumber: detik.com)
