TANJUNGPINANG (HK)- Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Arifin Nasir dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat Tanjungpinang oleh penyidik Direskrimsus Polda Kepri beberapa waktu lalu.
Hal itu ditandai dengan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Kepri atas penanganan perkara tersebut yang diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Senin (24/6) lalu.
Bersama Arifin Nasir, dalam SPDP tersebut juga dikabarkan, tertera dua nama tersangka lainnya, Muhammad Yasir, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan M Yunus, Direktur PT Sumber Tenaga Baru (STB), sebagai sub-kontraktor pelaksanaan pekerjaan. Kendati demikian, ketiganya hingga kini masih belum dilakukan penahanan.
“Dalam SPDP tersebut ada tiga tersangka atas nama inisial AN selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kepri, bersama dua tersangka lainya berinisial MY dan Y. Ketiganya saat ini masih belum ditahan oleh penyidik Polda Kepri,” kata Kepala Kejati Kepri, Edy Birton SH MH melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kejati Kepri, Ali Rahim Hasibuan SH saat dikonfirmasi Haluan Kepri, Minggu (7/7).
Kasi Penkum Kejati Kepri ini juga mengakui, bahwa proses penanganan perkara dugaan korupsi yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 miliar dari total anggaran kegiatan Rp12,3 miliar tersebut ditangani tim penyidik Polda Kepri.
“Sejauh ini kita baru sebatas menerima SPDP atas nama tiga tersangka itu saja. Untuk salinan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketiganya belum kita terima untuk diteliti lanjut oleh jaksa peneliti yang telah ditunjuk,” ucap Ali Rahim Hasibuan.
Informasi diperoleh, proyek pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat tersebut dikerjakan secara bertahap sejak tahun 2013, semasa Gubernur Kepri almarhum MM Sani dengan niat dan maksud sebagai wujud penghormatan dan penghargaan Pemerintah Provinsi Kepri kepada jasa-jasa Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional di bidang bahasa.
Peletakan batu pertama proyek monumen itu dilakukan (alm) HM Sani pada Senin, 19 Agustus 2013 silam. Pembangunan monumen dengan 10 lantai ini berdasarkan hasil mufakat 12 Kebudayaan Melayu antara Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri dan LAM Provinsi Riau pada Seminar Nasional Bahasa Indonesia di Pekanbaru pada 2010 silam.
Proyek ini sendiri menggunakan dana APBD di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yang kala itu sebagai Kepala Dinas-nya dijabat Arifin M Nasir. Ia yang bertanggung jawab penuh karena sebagai Pengguna Anggaran (PA).
Rancangan pembangunan itu sendiri meliputi tiga tahap, yakni pembangunan pertama pekerjaan dan pemotongan lahan yang dilanjutkan dengan pekerjaan struktur basemen 1 dan 2 yang dialokasikan dari anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp4 miliar.
Pembangunan tahap kedua dilanjutkan membangun basemen hingga 10 lantai dengan atap spektrum dengan anggaran Rp8 miliar.
Tahap ketiga, pembangunan dilanjutkan prmasangan elektrikal, sanitasi, landscape, jalan lingkungan, serta pencahayaan dengan anggaran sebesar Rp4 miliar. Total keseluruhan anggaran pembangunan gedung dengan ornamen huruf Arab Alif bernilai
Rp16 miliar.
Namun dalam pelaksanaannnya pembangunan monumen bersejarah ini mangrak. sehingga hasil audit BPKP Provinsi tahun 2015 lalu akhirnya mencium adanya aroma korupsi.(nel)
