Lingga (HK) – Politikus Partai Golkar Kabupaten Lingga, Aziz Martindaz memberikan apresisai kepada provinsi Kepri terkait Ranperda zonasi wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil. Rencananya, Ranperda RZWP3K nantinya hanya memasukan kawasan Batam dan Tanjung Balai Karimun sebagai kawasan pertambangan khusus, dan Kabupaten Lingga tidak termasuk di dalamnya.
“Saya pikir kita patut memberikan apresiasi atas kebijakan terhadap persoalan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan. Mengingat pertambangan Pasir laut dan timah laut sangat mengganggu aktifitas masyarakat nelayan dalam mencari kehidupan. Kita tidak ingin kawasan Lingga tercemar lumpur sehingga mengganggu biota laut,” katanya kepada Haluan Kepri, Minggu(7/7/2019).
Apalagi alat tangkap nelayan di masyarakat Lingga masih dikategorikan mayoritas Tradisional. Sehingga para nelayan daerah belum mampu menjangkau wilayah tangkapan yang luasnya lebih dari 5 mil laut. Kebijakan ini bisa saja direvisi manakala memang masyarakat nelayan kita sudah dipersiapkan konsep untuk menjadikan nelayan mandiri, yang tentunya dengan modernisasi alat tangkap nelayan.
“Jadi jalan satu-satunya saat ini untuk mengejar target peningkatan PAD sesuai dengan visi dan misi daerah yaitu dengan memberdayakan potensi yang ada baik itu sektor Pertanian maupun pariwisata. Apalagi saat ini sektor Pertanian sudah nampak titik terang keberhasilannya. Dengan produksi beras Lingga yang dibuktikan dengan telah dibangunnya gulang Bulog yang berada di Desa Sungai Besar,” ucap Aziz.
Belum lagi sektor-sektor lainnya seperti, tambak udang dan peternakan, penggemukan sapi di Pulau Bakung yang sudah direncanakan untuk masuk dalam wilayah pulau Penangkaran karantina sapi. Selain dari pada sektor Pariwisata yang giografis alamnya tidak dimiliki oleh kabupaten lain diwilayah Provinsi Kepri.
“Jadi semua Potensi yang ada ini hendaknya segera dimaksimalkan, baik potensi wisata pegunung maupun potensi pantai-pantai yang indah agar di garap dan dikembangkan lebih baik lagi,” harapnya.
Sementara itu sebelumnya, lewat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Pemerintah Provinsi Kepri sudah memplot Batam dan Karimun sebagai kawasan kawasan pertambangan strategis. Yakni, pertambangan pasir laut dan timah.
“Penetapan Batam dan Karimun sebagai daerah pertambangan pasir laut dan timah tentunya dengan melihat potensi yang ada sekarang ini. Maka kedua daerah tersebut dimasukkan sebagai daerah pertambangan,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranpreda RZWP3K DPRD Kepri, Iskandarsyah, Jumat (5/7) di Tanjungpinang.
Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, Lingga daerah yang memiliki potensi tambang timah tidak dimasukkan dalam rencana daerah strategis tambang. Karena porsi-porsinya dibagi-bagi. Bahkan ada daerah yang ditetapkan wilayah ruang lautnya sebagai daerah konservasi dan peruntukkan bagi budidaya.
“Dengan berbagai pertimbangan, maka kita menetapkan Karimun dan Batam sebagai daerah kawasan strategis pertambangan pasir laut dan timah. Karena untuk mendukung kebutuhan reklamasi daerah-daerah industri,” jelasnya.
Sementara itu, sampai saat ini, rencana perumusan perataruan daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menuai pro dan kontar di Kabupaten Lingga. Pasalnya Kabupaten Lingga memiliki potensi sumber daya alam sepeti timah dan pasir yang melimpah. Namun dalam ranperda yang sedang di godok oleh tim Pemprov Kepri sendiri Kabupaten ini tidak masuk sebagai kawasan pertambangan strategis yakni pertambangan pasir laut dan timah.(jfr)
