NATUNA (HK)- DPRD Natuna menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati Natuna tentang Laporan Keterangan Pertangung jawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 di Gedung Paripurna Dewan, Selasa (2/7).
Paripurna ini dipimpin oleh wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Hadi Candara dan Bupati Natuna yang diwakili Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti.
Hadi Candra dalam pembukaannya mengatakan, sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, kepala daerah mesti menyampaikan pengantar Ranperda dan pertangung jawaban pelaksanaan APBD paling lambat enam bulan setelah pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
“Untuk itu kami dari DPRD Kabupaten Natuna mempersilahkan kepada pemerintah dalam hal ini yang diwakili Wakil Bupati untuk penyampaian pidato pengantar LKPJ APBD tahun anggaran 2018,” katanya.
Dalam pidato pengantarnya, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menyampaikan, pada kesempatan ini kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban pelaksanaan dengan DPRD serta penyerahan Lampiri Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan APBD 2018 secara keseluruhan pemerintah telah menganggarkan belanja sebesar Rp983.504.776.674,00 dengan realisasi penyerapan Rp907.677.696.763.84 atau 92,29%. Realisasi pendapatan tahun 2018 Rp969.214.535.605.48 atau 99,32%.
Realisasi ini disebutnya melebihi taget yang telah ditargetkan sebesar Rp975.864.836.605.48.
Sedangkan Silpa tahun anggaran 2018 ini sebesar
Rp69.176.778.910.16
“Alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2018 telah rampung diaudit oleh BPK RI,” kata Ngesti.
Ia melanjutkan, sebagai apresiasi atas kenerja Pemerintah Kabupaten Natuna bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Natuna, Pemerintah Pusat juga telah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar
Rp27 miliar kepada Kabupaten Natuna pada tahun 2019 ini.
DID ini disalurkan atas prestasi yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Natuna berupa prolehan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Semoga kepercayaan yang telah di amanatkan oleh Pemerintah Pusat ini dapat kita jaga dan kita perhatikan dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan prestasi WTP yang sudah dapat kita raih dalam dua tahun berturut-turut ini,” harapnya.(fat)
