by

Komitmen Terapkan Tata Kelola yang Baik, BPJSTK Sumbarriau Gelar Press Gathering

BATAM (HK) – Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Barat, Riau & Kepri, Eko Yuyulianda menyampaikan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) berkomitmen dalam penerapan tata kelola kelembagaan yang baik (Good Governance).

Hal tersebut ditandai dengan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Badan dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi terbaik di Indonesia di Indonesia sepanjang tahun 2017 dan 2018.

“Kami terus berkomitmen mewujudkan tata kelola yang baik, dan menjadi lembaga pengendalian gratifikasi terbaik sepanjang tahun 2017 dan tahun 2018,” ungkap Eko Yulianda diacara Press Gathering di Riverside Restoran Kota Palembang, Minggu (30/6).

Dihadapan 16 perwakilan media cetak dan online Sumbarriau, Eko menghimbau stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penerapan Good Governance BPJS Ketenagakerjaan dengan cara melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila ditemukan Insan BPJS Ketenagakerjaan yang memberi atau menerima suap, gratifikasi, maupun melakukan fraud di dalam maupun di luar lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaporan tersebut dapat melalui media yang sudah dipublish oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai informasi tambahan, BPJS Ketenagakerjaan memliliki Unit Pengendali Gratifikasi sebagai unit yang memantau pelaporan tersebut, serta Whistle Blowing System dan Fraud Control System sebagai salah satu media pelaporan tindak suap, gratifikasi, dan fraud.

Dalam kesempatan tersebut kembali dijelaskan pentingnya masyarakat khususnya pekerja bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sejak Transformasi dari Jamsostek tahun 2014 lalu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program unggulan yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Peserta tidak hanya mengakomodir pekerja formal atau pekerja penerima upah (PU), tapi juga Informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).

Dari data yang ada, hingga Mei 2019 telah melayani 1.814.609 tenaga kerja aktif, terdiri dari 1.046.778 tenaga kerja aktif untuk sektor pekerja penerima upah (formal) dan sekitar 134.161 untuk sektor pekerja bukan penerima upah (informal). Sedangkan tenaga kerja aktif proyek jasa konstruksi mencapai 633.670 tenaga kerja.

Dalam hal pelayanan kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau telah membayarkan jaminan kepada 41.323 peserta dengan jumlah nominal sebanyak Rp350,88 miliar (Rp350.884.817.593,-).

“Pembayaran jaminan terbanyak adalah program Jaminan Hari Tua dengan total 29.518 kasus di mana jumlah nominal mencapai Rp296 miliar,” tuturnya. (Rp296.862.142.564,-),” tuturnya.

Pada Tahun 2018 ini, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbarriau telah bekerjasama dengan 484 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dengan rincian di Provinsi Sumbar 155 PLKK, di Riau 199 PLKK, dan di Kepri 130 PLKK. Namun, jika tenaga kerja yang mengalami resiko kecacatan, BPJS ketenagakerjaan bekerjasama dengan Balai Latihan kerja melalui program Return To Work ( RTW ) dengan memberikan pelatihan kepada peserta yang mengalami kecacatan. Saat ini, telah ada 5.651 perusahaan yang telah berkomitmen mendukung program Return To Work.

Dalam meningkatkan pelayanan dan manfaat kepada peserta, di Tahun 2019 BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kejaksaan Tinggi dan Negeri, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Desa maupun Pasar di beberapa daerah, dan juga kanal akuisi kepesertaan melalui Agen Perisai. Selain itu, diberikan juga penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan besar-menengah, dan UKM yang disebut dengan “Paritrana Award”. (r/ays)

Comment

News Feed