TANJUNGPINANG (HK) – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan, mengatakan keputusan tetap di tangan Walikota Tanjungpinang, terkait kisruh pada seleksi perekrutan jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mengeluarkan hasil rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumny, bahwa Pemko Tanjungpinang diminta membatalkan seleksi jabatan Direktur Utama PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), Direktur Utama PD BPR Bestari, dan Ketua Dewan Pengawas PD BPR Bestari, dan meminta untuk mengulang seleksi tersebut dari awal, karena telah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2007 yang disepakati bersama.
“Terkait rekomendasi yang disampaikan dewan, menjadi pembahasan nanti dengan pimpinan (Walikota Tanjungpinang), keputusan tetap ditangan pimpinan. Nanti kita lihat saja pengumuman berikutnya seperti apa, sabar lah,” ucap Tengku yang juga sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) dalam seleksi ini, Rabu (3/7/2019).
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu menyampaikan bahwa dari hasil rapat gabungan komisi tersebut bahwa proses pembentukan Tim Pansel itu tidak sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang BUMD.
“Selain itu, Perda tentang BUMD itu masih berlaku. Untuk itu kita ingatkan bahwa proses pembentukan Tim Pansel yang di SK-kan walikota tidak sesuai dengan Perda. Berdasarkan itu juga, nantinya dewan akan menyurati Walikota Tanjungpinang atas temuan ini,” ungkap Maskur.
Masih disampaikan Maskur, rekomendasi tersebut hanya untuk kebaikan maka dewan mengingatkan kepada Walikota Tanjungpinang agar jangan sampai timbul masalah dikemudian harinya. Jadi apabila dalam perekrutan seleksi ini tidak sesuai dengan aturan sebaiknya tidak dilanjutkan dan diulang.
“Sangat disayangkan Kabag Ekonomi kurang cermat memberikan masukan kepada Walikota Tanjungpinang. Kita sarankan seperti itu, demi menghindari masalah hukum kedepannya,” pungkas Maskur.
Sebelumnya, DPRD Kota Tanjungpinang akan mengajukan hak angket terkait pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang BUMD oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang. Wacana pengajuan hak angket tersebut, bergulir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komsisi I dan II bersama Bagian Perekonomian Setdako Tanjungpinang, kemarin. (rco)
