by

Pemerintah Diminta Adil, Pembangunan Dinilai Belum Merata

NATUNA (HK)- DPRD Natuna menilai pembangunan di Kabupaten Natuna belum berlangsung secara berkeadilan. Hal ini ditandai dengan kurang meratanya pembangunan di kecamatan-kecamatan.

Ketua Komisi II DPRD Natuna, Yohanis mengatakan, selama ini pembangunan banyak menumpuk di ibu kota Kabupaten, sementara di kecamatan-kecamatan pembangunan daerah diniali minim.

Akibatnya banyak sarana dan kegiatan pembangunan lainnya di kecamatan-kecamatan yang tidak tercover dalam anggaran pembangunan.

“Kami senang belakangan ini banyak pembangunan berjalan di Natuna. Tapi ada satu hal yang kami sayangkan, pembangunan ini kami lihat numpuk di ibu kota Kabupaten saja,” kata Yohanis di ruang kerjanya, Kamis (27/6).

Menurutnya, kegiatan pembangunan baik yang berupa DAK, Pembangunan Provinsi hingga ke pembangunan yang dijalankan dengan APBD Kabupaten Natuna sudah berjalan lancar.

“Cuma kami minta agar pemerintah adil lah dalam menyalurkan pembangunan itu, sehingga pembangunan bisa berjalan proporsional,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, kegiatan pembangunan berupa pelapisan jalan (overlay). Kegiatan ini menelan anggaran yang cukup besar dan dilaksanakan hampir secara merata di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

Sementara jalan-jalan yang dilapisi tersebut sebetulnya dinilai masih sangat layak dipergunakan meski pun tidak di-overlay.

“Anggaran-anggaran untuk kegiatan semacam ini kalau bisa diangsur dan dibagi untuk kecamatan, maka jalan-jalan dan sarana yang ada di pulau tidak banyak mengalami kerusakan yang semakin parah. Ini salah satu contoh saja,” paparnya.

Hal yang sama juga diakui oleh anggota Komisi II DPRD lainnya, H. Pang Ali. Ia bahkan menilai pemerintah tidak menjalankan pembangunan berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah.

Pang Ali mengaku, banyak sekali usulan pembangunan skala prioritas yang belum dipenuhi oleh pemerintah, sementara pembangunan lain seperti yang tersebut di atas diutamakan.

“Betul kata pak ketua. Misalnya, jalan Jermalik di Serasan dan Embung Serasan itu sudah lama diusulkan tapi sampai saat ini belum terpenuhi juga. Padahal sarana ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bersifat prioritas. Kami mohon agar ada keadilan juga lah dalam membangun,” tegasnya menimpali.

Namun begitu ia berharap pada tahun-tahun berikutnya, porsi pembangunan yang merata dapat diterapkan oleh pemerintah agar pembangunan juga berjalan merata.

“Tapi mudah-mudahan tahun depan ada perubahan agar pembangunan tidak banyak di kota saja, melainkan merata,” pungkasnya.(fat)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed