BATAM (HK) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau, mencatat ada sekitar 16.000 kalangan pekerja di Batam, terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan.
Kepala BNN Provinsi Kepri, Brigadir Jenderal Polisi Richard Nainggolan mengatakan, hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan BNNP Kepri, bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tahun 2018 di 16 kota se-Indonesia, yang salah satunya di Batam.
“Saat itu, fokus survei kami adalah pengaruh narkotika di lingkungan pekerja, pelajar serta dari kelompok ibu ibu rumah tangga,” kata Brigjen Pol Richard, Selasa (25/6/2019).
Selain itu, imbuh Richard, pada 2016 silam BNN bersama Universitas Indonesia (UI), juga melakukan survei yang sama terhadap jumlah penyalahguna narkoba di Kepri secara umum.
“Hasilnya ada sekitar 26.540 warga di Kepri ini yang terlibat di dalam penyalahgunaan barang haram narkotika itu secara masif,” ungkapnya.
Artinya, kata Kepala BNNP, Kepri menyumbang 1,7 persen atas penyalahguna narkoba secara nasional, yang secara keseluruhan jumlahnya mencapai 4 juta orang di Indonesia.
Menurut Richard, saat ini Indonesia tengah darurat narkoba karena hampir seluruh daerah tidak ada lagi masyarakat yang terbebas dari buruk narkoba tersebut.
“Pengaruh narkoba juga sudah berhasil masuk ke berbagai kalangan di masyarakat, sehingga sangatlah berpotensi merusak kemajuan, daya saing dan masa depan generasi muda Bangsa Indonesia ini,” papar Richard.
Oleh karena itu, lanjutnya, BNN akan terus berupaya guna menekan pengaruh narkoba ke semua lini kehidupan di masyarakat mulai dari melakukan penyuluhan di lingkungan keluarga dan di masyarakat.
Kemudian, tambahnya, dilakukan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba serta bertindak tegas terhadap para sindikat pengedar narkotika tersebut, secara intensif.
“Sebagai upaya penindakkan hukum, dilakukan sebuah tindakkan tegas seperti hukuman mati Sebab, pemberian hukuman mati itu terhadap pengedar, saat ini sudah konstitusional,” pungkas Richard. (vnr)
