Batam (HK) – Sebanyak 30 orang dari masing-masing Kemenag di Kepri mengikuti kegiatan Bina Paham Keagamaan se-Provinsi Kepri 2019 yang digelar di Golden View Hotel Batam mulai 18 s.d 20 Juni 2019.
Kasi Urais dan Binsar, Afifah Mardiah, S.Ag mengatakan, kegiatan itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga terbangun sinergi antara instansi dan komunitas terkait dalam melakukan advokasi, pendampingan, pembinaan dan penanganan terhadap korban aliran dan gerakan keagamaan bermasalah.
“Tujuannya agar terbangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi korban aliran dan gerakan keagamaan bermasalah untuk lebih menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam beragama,” ucap Afifah.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kepri, Dr.Drs.H.Mukhlisuddin, SH, MA, mengingatkan peserta akan pentingnya tri logi kerukunan.
“Pertama, kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama, seperti kerukunan diantara aliran-aliran, paham-paham, dan mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama,” jelasnya.
“Kedua, kerukunan antara umat atau komunitas agama yang berbeda-beda, yakni, kerukunan antara para pemeluk agama yang berbeda-beda seperti pemeluk agama Islam dengan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu,” jelasnya lagi.
“Ketiga, kerukunan antara umat atau komunitas agama dengan pemerintah diupayakan keserasian dan keselarasan diantara pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama,” ucap Kakanwil.
Lebih lanjut Kakanwil menjelaskan, kriteria paham yang dianggap sesat antara lain mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang enam.
“Meyakini turunnya wahyu setelah AlQur’an. Melakukan penafsiran AlQur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i. Mengingkari kebenaran isi AlQur’an. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam serta menghina, dan atau merendahkan para nabi dan rasul terakhir,” jelas Kakanwil.
“Indikator aliran dan paham keagamaan dianggap bermasalah apabila membahayakan ketertiban publik, seperti membahayakan keselamatan jiwa, melanggar hak-hak dasar orang lain, menyebarkan kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat,” tambahnya lagi.
“Disamping itu menganjurkan permusuhan terhadap pemerintah yang sah serta tidak mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Kakanwil.
Untuk itu, terangnya, penanganan yang dilakukan kemenag adalah dengan pendekatan kultural atau kearifan lokal, pendekatan pendidikan informal, serta pendekatan hukum.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kemenag RI, Direktur Urais Binsar, Drs. H.Muhammad Agus Salim M.Pd, pejabat Kanwil Kemenag Kepri, dan pejabat Kejaksaan Tinggi Kepri (tim pakem). (r)
