BINTAN (HK) – Menjelang waktu berbuka puasa, jajaran Bawaslu Bintan memaparkan capaian hasil kerja baik pengawasan pelaksanaan Pemilu serentak dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung.
Acara yang digelar di Cafe Red and Blue Batu 8 Atas Tanjungpinang itu dihadiri sejumlah awak media baik cetak, elektronik maupun online yang bertugas di Kabupaten Bintan.
Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata mengatakan, kegiatan yang dikemas mirip seperti Media Gathering ini merupakan upaya Bawaslu dalam mempererat tali silaturahim dengan insa pers yang ada di Bintan.
“Kita menerima 5 temuan terdiri dari 3 laporan dan 2 temuan dugaan prlanggaran pemilu. Dimana 2 laporan diantaranya merupakan tindak pidana pemilu,” papar Febri, Rabu (29/5) sore sekitar pukul 17.30 WIB.
2 temuan diantaranya merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Pertama kejadian di Kecamatan Teluk Sebong dan kedua terkait netralitas ASN yang dilakukan oknum kepala dinas.
“Yang pertama tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditindaklanjuti dan kedua kita sudah memberikan rekomendasi kepada instansi terkait,” ucapnya.
Selanjutnya, laporan mengenai dugaan netralitas ASN oknum guru di Toapaya yang dikaji Panwaslu Kecamatan Toapaya. “Ini juga sudah kita tindaklanjuti ke Bupati Bintan,” timpalnya.
Terbaru kata Febri, laporan mengenai dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh salah seorang caleg terkait laporan hilangnya C1 plano di TPS 12 Sei Lekop dan indikasi perubahan C1 hologram.
“Sudah 18 saksi yang kita mintai keterangan diantaranya 17 saksi dan 1 saksi ahli. Yang dilaporkan PPK Kecamatan Bintan Timur dan seorang saksi partai Golkar di kecamatan,” ujarnya.
Selanjutnya kata Febri, ada pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan PDI-P ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ada permohonan yang masuk terkait PHPU,” tutupnya.
Usai memaparkan hasil kerja selama pelaksanaan pemilu, acara dilanjutkan dengan diskusi sembari menunggy bedug magribh.(oxy)
