Batam (HK) – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kepri, Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH, MA menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Wisma Haji Batam, Jumat (24/5/2019). Anggota Komisi VIII DPR RI yang turut dalam rombongan antara lain, TH. H. Ace Hasan Syadzily, Diah Pitaloka, Musthafa Bakri, Endang Maria Astuti, Shofwatillah Mohzaib, Bisri Romly, Mohammad Iqbal Romzy, KH. Choirul Muna, dan Dja’far Shodiq.
Sementara itu dari Kemenag antara lain, Direktur Pengelola Keuangan Haji Maman Saifullah, Kabag Tata Usaha, H. Abu Sufyan, Kabid PHU, H. Afrizal, Kepala Kemenag Batam, H. Zulkarnain Umar, dan sejumlah pendamping dan undangan.
Kakanwil Kemenag Kepri, Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH, MA, menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah haji di Embarkasi Batam yang sukses setiap tahunnya. Namun ucap Kakanwil, ada keinginan untuk memiliki asrama haji sendiri. Selama ini menurut Kakanwil, Embarkasi Batam menggunakan Asrama Haji Batam yang dikelola oleh BP. Batam sehingga masih harus membayar sewa kamar.
“Setidaknya jika Kemenag memilik asrama haji yang kita kelola sendiri Insya Allah tidak memerlukan biaya sewa lagi. Kepada anggota DPR RI Komisi VIII kami melaporkan apakah perlu membuat asrama lagi atau cukup meminta agar BP. Batam menghibahkan Asrama Haji Batam kepada Kemenag,” kata Kakanwil.
Sementara itu, Ketua rombongan Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan Komisi VIII DPR RI memiliki peran yang serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji. Satu bulan yang lalu pihaknya sudah mengesahkan undang-undang baru tentang tata kelola haji yakni UU No. 8 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
“Jika dalam undang-undang yang lama tidak ada kata-kata umroh, maka dalam undang-undang yang baru disahkan sudah mengatur tentang umroh. Bersama pemerintah kami juga telah menyetujui dan mengesahkan biaya pelaksanaan ibadah haji sebagai tugas konstitusional dan untuk di Kepri saya kira lebih murah dari daerah yang lain. Tidak terjadi kenaikan, bahkan kami mendapatkan kabar gembira dimana jamaah haji Indonesia nanti akan mendapatkan tambahan kuota sebesar 10.000 jamaah yang harus dilaksanakan pada tahun ini,” kata Ace.
“Komisi VIII DPR RI masih bulat sepakat bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kami masih mempercayakan Kemenag untuk menjadi penyelenggara ibadah haji, karena memang jika kita lihat trennya dari tahun ke tahun tingkat kepuasan jamaah haji terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kemenag semakin membaik. Dan ini saya kira perlu terus dipertahankan. Maka kami memandang perlu untuk melihat sejauh mana kesiapan embarkasi haji tahun ini, dimana rekan-rekan kami juga melakukan hal yang di ermbarkasi lain seluruh Indonesia,” ujar Ace.
“Embarkasi Batam harus sudah betul-betul siap melayani jamaah haji. Kami sudah mendengarkan kendala yang ada. Apa yang disampaikan akan menjadi catatan kami karena sebagai embarkasi yang sudah lama rasanya tidak tepat jika Embarkasi Batam tidak memiliki asrama haji sendiri,” tambahnya.
“Kita akan sama-sama perjuangkan agar SBSN dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan asrama haji di Embarkasi Batam. Tentu ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah setempat, apalagi Embarkasi Batam melayani jamaah haji 4 propinsi,” ucapnya.
“Namun langkah yang lebih solutif buat kita semua agar lebih cepat alangkah baiknya jika kita meminta BP. Batam untuk menghibahkan Asrama Haji Batam kepada Kementerian Agama agar tata kelola asrama tersebut menjadi tanggung jawab Kemenag selanjutnya tidak perlu lagi ada tambahan biaya untuk sewa kamar,” ucapnya lagi.
Terkait proses hibah Asrama Haji Batam, Ace Hasan Syadzily meminta Kemenag bergerak cepat, karena menurutnya Komisi VIII DPR RI akan mendukung langkah tersebut agar layanan kepada jamaah haji Embarkasi Batam semakin optimal. (fhy/r)
