by

Udin: Pelaksanaan PPDB Masih Carut Marut

BATAM (HK) – Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menilai bahwa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ini masih carut marut seperti tahun sebelumnya walaupun sudah dilaksanakan dengan sistem zonasi.

Menurutnya, sistem zonasi itu belum bisa dikatakan solusi dalam mengatasi masalah PPDB.

“Penerapan dari sistem zonasi itu belum bisa diterapkan karena setiap kelurahan di Kota Batam pembangunan sekolahnya tidak merata,” ujar Udin, Selasa (21/5) siang disela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di ruang Komisi IV DPRD Kota Batam.

Lanjutnya, suatu contoh adalah di Kelurahan Sei Jodoh. Di kelurahan itu tidak ada sekolah negeri satu pun, baik itu SD, SMP maupun SMK, yang ada di Kelurahan Sei Jodoh itu hanyalah sekolah swasta saja.

“Apakah mungkin anak-anak di sana tidak bisa sekolah dikarenakan hanya disebabkan zonasi itu. Sementara ketika mereka mendaftar ke SMPN 4 itu sudah masuk pada Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong. Apabila mereka mendaftar di SMPN 29 atau SMPN 45 maka itu juga akan berbeda kelurahan lagi, yaitu daerah Tanjung Sengkuang,” tuturnya.

Menurut Udin, solusi pertama yang harus dilakukan adalah agar kuota untuk sekolah negeri itu dibuka dulu dengan yang sebenar-benarnya dan transparan. Kalau memang di suatu sekolah itu menampung 10 lokal maka sampaikan 10 lokal.

Karena pada beberapa tahun yang lalu pernah kejadian di SMP 10 Batam, dimana pihak sekolah hanya menyampaikan ruang kelas per RKB saja yang daya tampungnya, tapi faktanya mereka bisa menampung 500 orang lebih, berarti mereka bisa menampung 10 atau 11 kelas.

“Praktik pungli itu berjalan di situ dan kita bisa lihat yang berakhir kepada masalah hukum. Jadi kalau memang ruang kelas itu bisa menampung 40 anak per kelas maka sampaikan 40 anak. Kalau dia bisa menerima 14 kelas maka ada 440 siswa lah yang bisa meteka terima,” ucap Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam itu.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam lainnya, Aman mengatakan saat ini masalah yang terjadi dalam penerimaan PPDB adalah tentang input data ke sistem yang masih belum lancar.

Mungkin kapasitas dari sistem itu kecil, sehingga untuk melakukan akses itu agak susah, oleh karena itu Dinas Pendidikan harus segera mungkin untuk meningkatkan sistem itu dan menambah kapasitasnya agar aksesnya lebih mudah.

“Kalau aksesnya sudah mudah maka input dari pihak sekolah juga lebih cepat dan para orang tua siswa juga bisa melihat sampai dimana posisi dari anaknya itu pada zona sesuai dia yang mendaftar. Orang tua siswa itu harus cepat mengetahui proses pendaftaran anaknya agar dia juga mempunyai rencana yang lain juga,” tutur Aman.

Selain itu yang selalu jadi persoalan dari dalam PPDB itu ialah daya tampung di sekolah negeri yang terbatas.

“Untuk alternatifnya adalah masuk ke sekolah swasta, kalau dipaksakan harus masuk sekolah negeri maka siswa di negeri akan membludak dan proses dalam belajar mengajar tidak akan bisa kondusif dan hasilnya tidak akan maksimal,” bebernya. (cw64).

 

Comment

News Feed