KARIMUN (HK)-Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di ruang rapat utama kantor tersebut, Kamis (9/5). Kegiatan itu ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kantor Imigrasi Karimun, Darmunansyah dan segenap unsur FKPD Karimun.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun, Darmunansyah mengatakan, untuk menuju WBK dan WBBM tersebut, pihaknya telah melakukan pembenahan di berbagai bidang, mulai dari pembenahan sumber daya manusia (SDM), administrasi hingga pembehanan kantor. Tujuannya, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.
“Untuk menuju WBK dan WBBM tersebut, kami sudah melakukan pembenahan seperti membenahi fasilitas pelayanan publik baik untuk orang sakit, disabilitas, lansia, serta toilet. Kami ingin memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan mengurus paspor di kantor Imigrasi,” ungkap Darmunansyah.
Kata Darmunansyah, pihaknya masih menunggu kedatangan tim penilai dari internal maupun eksternal. Saat ini tim masih melakukan penilaian di Tanjungpinang. Dirinya berharap, dengan semua pembenahan yang telah dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun bisa diusulkan untuk WBK dan WBBM.
“Ada tiga tahap penilaian yang dilakukan. Maka jika diusulkan oleh tim penilai, selama enam bulan itulah tim eksternal yang akan bergerak tanpa memberi tahu. Maka dari sekarang, kita sudah siap dan harus optimis untuk lolos menjadikan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun WBK dan WBBM,” ujarnya.
Sementara, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ahmad Firmansyah yang hadir saat pencanangan zona integritas tersebut mengatakan, pihaknya mengusulkan 8 UPT yang ada di Kepri yakni 5 dari Imigrasi dan 3 dari lembaga Kemasyarakatan (Rutan) dan salah satunya dari Kabupaten Karimun.
“Untuk wilayah Kemenkumham Kepri, kami mengusulkan 8 UPT untuk menuju WBK dan WBBM. Delapan UPT tersebut akan dinilai mana yang layak. Jika nantinya yang lolos misal 4 UPT, maka itu yang akan kita usulkan. Karena untuk penilaiannya cukup banyak, dan diberikan waktu selama 6 bulan masa pembenahan,” jelasnya.
Firmansyah mengatakan, untuk menuju WBK dan WBBM maka ada beberapa indikator juga harus dibenahi oleh masing-masing UPT, seperti pelayanan masyarakat, tingkat pengawasan, dan disiplin para pegawainya juga turut dinilai. Jika salah satu ada yang kurang maka kemungkinan WBK dan WBBM sulit untuk lolos. (ham)
