Jakarta (HK)- Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Suswijono, dalam rapat konsultasi publik terkait perubahan kedua PP 46/2007, Selasa (07/05/19) di Gedung Kemenko Bidang Perekonomian Jakarta, menegaskan bahwa kebijakan Ex Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam oleh Walikota Batam, sudah clear dan tidak melanggar Undang- undang.
” Kebijakan Ex Officio, tidak melanggar UU Pemerintah daerah No 23/2014 jo UU No 9/2015, yang melarang kepala daerah (c.q walikota), merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, karena Kepala BP Batam, bukan merupakan pejabat negara berdasarkan UU ASN dan UU 36/2000 jo UU 44/2007 tentang Kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas,” ujar Suswijono.
Disamping itu katanya, pelaksanaan Ex Officio tidak memerlukan pengaturan khusus dalam pengelolaan APBN dan BMN, karena telah cukup diatur dalam PP Nomor 6/2011, tentang pengelolaan keuangan BP Batam.
” Jadi segala polemik terkait legalitas Ex Officio Kepala BP Batam oleh Walikota Batam sudah clear, karena pelaksanaan jabatan Ex Officio secara legalitas dapat diakomodir dalam peraturan pemerintah, terang Suswijono. (san)
