JAKARTA (HK)- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Siswijono, dalam paparannya pada rapat
konsultasi publik tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (07/05/2019), mengatakan bahwa BP Batam bakal dilengkapi dengan struktur Wakil Kepala BP Batam.
Hal itu seperti tertuang dalam rancangan PP perubahan kedua, PP nomor 46/2007, terkait substansi pengaturan Ex-Officio.
Pada poin e menyebutkan, dalam hal Kepala BP Batam tidak memenuhi syarat sebagaimana huruf b, pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala BP Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam.
Sementara pada point b disebutkan, Walikota Batam harus memenuhi syarat telah dilantik sebagai Walikota Batam dan tidak sedang menjalankan masa tahanan atau berhalangan sementara, sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Siswijono tidak menyebut, apakah struktur Wakil Kepala BP Batam dibentuk setelah walikota berhalangan, sesuai dengan yang tercantum di point b atau telah dibentuk bersamaan dengan struktur lainnya.
Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (DKPBPB) Batam, Taba Iskandar membenarkan keberadaan Wakil Kepala BP Batam yang tertuang dalam point atau pasal draft rancangan perubahan kedua PP 46/2007.
” Ketentuan itu memang dituangkan dalam draft rancangan perubahan kedua PP 46/2007. Namun bagaimana finalisasi dari PP tersebut kita tunggu saja,” ujar Taba Iskandar, Selasa malam (07/05/19), usai rapat konsultasi di kantor Kemenko bidang perekonomian Jakarta.(san)
