by

Bawaslu Rekomendasikan Pencoblosan Ulang

KARIMUN (HK)- Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum (KPPS) di TPS 004, Kelurahan Seilakam Timur, Kecamatan Karimun diduga membolehkan warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta tidak memiliki KTP el untuk memilih di TPS setempat, pada pemilu 17 April 2019 lalu. Perbuatan yang dilakukan KPPS tersebut akhirnya diketahui oleh pengawas TPS, kemudian dilaporkan ke Panwas Kelurahan/Desa hingga ke Panwas Kecamatan Karimun.

Laporan kecurangan yang dilakukan KPPS tersebut akhirnya sampai ke Bawaslu Karimun. Bawaslu kemudian merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

“Pengawas di TPS menemukan adanya KPPS di TPS 004 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun yang membolehkan warga yang tidak memiliki KTP el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb untuk melakukan pemilihan,” ungkap Ketua Bawaslu Karimun, Nurhidayat saat konferensi pers di kantornya, Jumat (19/4) malam.

Kata Nurhidayat, pemungutan surat suara ulang yang direkomendasikan di TPS 004 tersebut hanyalah surat suara presiden dan wakil presiden. Sementara, untuk surat suara DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Karimun tidak. Kasus serupa juga ditemukan di TPS 026, TPS 030 Kelurahan Seilakam Timur dan TPS 027 Kelurahan Seilakam Barat, Kecamatan Karimun, oknum petugas KPPS membolehkan warga yang tidak memiliki KTP el dan juga tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb untuk memilih atau mencoblos surat suara. Selain itu, di TPS 005 Kelurahan Seilakam Timur, oknum petugas KPPS setempat juga diduga melakukan pengerusakan terhadap lebih dari satu surat suara. Sehingga, membuat surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Kemudian, Panwas kecamatan merekomendasikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang terhadap seluruh jenis surat suara.

“Untuk kasus dugaan pengerusakan surat suara ini terindikasi ada pidananya. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi dengan Gakkumdu, dalam hal ini pihak penyidik di Polres Karimun, Penuntut Umum di Kejari Karimun untuk menyelidiki kasus ini. Semua proses hukumnya kami serahkan ke Gakkumdu,” sebutnya.

Nurhidayat juga menyebut, di TPS 005 Kelurahan Moro, Kecamatan Moro juga ditemukan kasus oknum petugas KPPS membolehkan warga yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb serta tidak memiliki KTP el untuk melakukan pemungutan surat suara. Untuk kasus Moro, hanya direkomendasikan pemungutan ulang surat suara presiden, DPR, DPD dan DPRD provinsi. Untuk rekomendasi pemungutan surat suara ulang kepada KPU Karimun, dilakukan dalam waktu 10 hari setelah rekomendasi tersebut disampaikan oleh Bawaslu Karimun. Ketentuan itu diatur dalam UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) khususnya pasal 372 ayat 2 yang didalamnya mengatur terkait Pemungutan Suara Ulang. (ham)

Comment

News Feed