by

Honorer Tidak Produktif akan Diputus Kontrak

NATUNA (HK) – Pemerintah Kabupaten Natuna akan memutus kontrak tenaga honorer tidak produktif.

Berdasarkan data terkhir di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) saat ini jumlah tenaga honorer pemkab Natuna tercatat 1.810 orang yang penempatannya tersebar di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke Pemerintah Kecamatan.

“Jika mereka (PTT) tidak produktif lagi, silahkan mengundurkan diri, atau tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya,” kata Bupati Hamid Rizal kepada sejumlah wartawan di Gedung Sri Serindit, Selasa (9/4).

Ia menjelaskan, sekarang ini beban pengeluaran keuangan untuk PTT tidak seimbang dengan beban kerja yang diterima dan sangat tidak efektif. Karena setiap kali dilakukan pemantauan banyak sebagian PTT hanya duduk dan berdiam diri.

“Penimbangan kinerja adalah menjadi nilai penting dalam mengurangi jumlah tenaga PTT, karena dirasakan ada yang tidak produktif dan masih menjadi beban pengeluaran daerah,” paparnya.

Jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, untuk penilaian yang masih produktif sekitar 70 persen saja dan sisanya jelas tidak produktif lagi.

“Kalau kita tinjau dilapangan, kelihatannya rajin semua tapi informasi yang kita terima kebanyakan santainya bukan kerjanya. Hal ini lah yang membuat pemerintah untuk menimbang kembali kontraknya,” ungkapnya.

Regulasi pemerintah daerah akan memangkas sejumlah PTT tidak produktif, mendapatkan apresiasi sebagian PTT yang benar-benar bekerja dengan rajin.

“Kalau PTT yang dipecat tidak produktif lagi kita setuju bang, tapi kalau yang sudah benar-benar bekerja demi memajukan daerah dipecat juga kita jelas tak setuju,” kaya Irwan PTT dilingkungan Pemkab Natuna.

Ia mengatakan, tidak sedikit para PTT yang sudah mengabdi puluhan tahun sangat memahami betul apa saja yang menjadi tugasnya. Dan mereka lebih mengerti teknisnya dibandingkan yang pegawai.

“Jujur saja, tidak sedikit juga ASN yang tidak mengerti sama sekali pengoprasian komputer. Dan mereka lebih meminta bantuan tenaga PTT untuk mengerjakannya,” tegasnya.

Ia berharap, penerapan pemangkasan tersebut bisa tepat sasaran, bukan karena ketidaksukaan seseorang disebabkan tidak menuruti perintah yang tidak sesuai dengan kerjanya.

“Pemangkasan tenaga PTT dilingkungan pemkab Natuna, harus juga melihat kinerja yang telah dicapainya dari pertama kali dikontrak. Bukan karena tidak suka lalu main pecat saja,” tandasnya.(fat)

Comment

News Feed