BINTAN (HK) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan, mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pempov) Kepri dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan memperhatikan alokasi anggaran Dana Desa (DD) untuk pengembangan para nelayan khususnya yang ada di Kabupaten Bintan.
Menurut Ketua DPD KNTI Bintan, Syukur Hariyanto, porsi anggaran untuk pengembangan nelayan tradisional khususnya di Bintan masih minim. Padahal, dari 10 kecamatan yang ada, 5 diantaranya memiliki potensi maritim yang luar biasa.
“Ya contohnya kemarin di Air Glubi, minim sekali penerangan pada tambatan perahu. Sehingga kalau musim hujan, para nelayan harus menguras air di perahunya gelap-gelapan. Karena kalau tidak dikuras, perahunya bisa tenggelam,” ujar Syukur saat acara dialog pembangunan desa di Aula Kantor Camat Gunung Kijang, Senin (8/4) pagi.
Selain itu, permasalahan lain kata pria yang akrab disapa Buyung itu, seperti perbaikan tambatan perahu (dermaga) untuk nelayan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) nelayan saat ini. “Ya mungkin dari dana desa bisa dialokasi untuk pengembangan seperti pelatihan pengolahan hasil tangkapan dan lain sebagainya. Kita berharap, pemerintah melihat ini,” tukasnya.
Diuraikan dia, di 5 kecamatan yang dimaksud paling banyak masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan diantaranya Bintan Timur, Gunung Kijang, Mantang, Tambelan serta Bintan Pesisir. “Kan wilayah-wilayah itu banyak desa, kenapa tidak dimanfaatkan dana desa-nya untuk pengembangan nelayan-nelayan kita,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Isdianto yang hadir membuka dialog pembangunan desa dengan mengusung tema ‘Membangun Desa Pesisir di Bintan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Demi Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia’ mengharapkan agar dialog menghasilkan rumusan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat nelayan.
“Tentunya kita berharap, ada rumusan yang dihasilkan dari dialog kali ini. Sehingga ada masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengarah kepada pengembangan masyarakat nelayan kita,” kata Isdianto.
Disinggung soal dana desa yang dikucurkan untuk mengembangkan nelayan-nelayan, Isdianto mengaku, kalau dana desa sudah ada pagu anggarannya. Namun demikian, pemerintah melalui dinas terkait selalu memikirkan nelayan-nelayan yang ada di Provinsi Kepri.
Pada dialog yang digagas KNTI Bintan itu, selain kalangan akademisi juga hadir masyarakat nelayan. Pembahasan mengarah kepada pemanfaatan dana desa dari pemerintah untuk pengembangan masyarakat nelayan. (oxy)
