NATUNA (HK) – Warga Ranai mengaku kesal memandang kondisi Intake (bak Penampung) PDAM Tirta Nusa Natuna.
Pasalnya bangunan bak tersebut masih sangat tradisionil dan jorok.
E Suroso, warga Kota Tua Penagi mengatakan, di wilayah Ranai dan sekitarnya terdapat 9 unit Intake. Dari total ini hanya satu Intake yang dinilai layak pakai karena bangunannya sudah permanen.
“Selebihnya terbuat dari tumpukan karung pasir. Kami melihat Intake macam ini tidak miliki nilai sanitasi yang layak,” kata pria yang akrab disapa E itu.
Bukan hanya kepada kondisi Intake itu yang membuatnya kesal, tapi juga perhatian pemerintah terhadap jaringan sanitasi yang selama ini kondisinya kurang baik. Yang mana sejak Kabupatan Natuna berdiri pada 1999 lalu belum pernah ada upaya perbaikan dan pengembangan terhadap jaringan air bersih itu.
“Pemerintah harus mikir, masak beli kapal seharga Rp27 miliar mampu tapi sementara untuk memperbaiki Intake sebagai kebutuhan masyarakat banyak tak mampu bangun. Kesel juga melihatnya,” ujar Suroso.
Bila kondisi ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, krisis air akan selalu terulang setiap tahun terutama sekali saat musim kemarau.
“Itu kita berbicara kondisi intake dan ketersediaan air, belum lagi kita berbicara faktor kebersihan air itu sendiri. Maka kami berharap pemerintah ini mikir,” tukasnya mengakhiri.
Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wansiswandi mengatakan, pemerintah daerah akan segera mendesak dinas terkait untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih milik PDAM Tirta Nusa.
Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut, ada dua teknis yang akan dilakukan. Pertama dengan membangun intake (bak penampung) milik PDAM yang masih terbuat dari tumpukan karung pasir menjadi bak permanen.
“Itu untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya kita akan segera menggesa dinas PU mempercepat pembangunan embung di Sebayar,” jelas Wan Siswandi.
Lanjutnya, sumber mata air di Sebayar merupakan lokasi yang telah diteliti oleh Kementerian PU pusat dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk wilayah kabupaten Natuna hingga 50 sampai 100 tahun ke depan.
“Untuk program pembangunan embung ini bersumber dari dana APBN. Nah kita hanya menyediakan lahan saja,” paparnya.
Masih kata Wan Siswandi, lahan yang diperlukan untuk pembangunan embung tersebut, diperlukan luas lahan sekitar 30 hektar, dan itu menjadi beban APBD karena lahan tersebut harus dibebaskan dari pemiliknya.
“Untuk pembangunan dam embung seluas 5 hektar. Tanah tersebut milik pak Daeng, dan Alhamdulillah beliau mau hibahkan ke pemerintah daerah. Tinggal kita membayar lahan yang menjadi genangan air seluas 30 hektar,” tutupnya.(fat)
