Tingkatkan Pelayanan Perizinan
ANAMBAS(HK)-Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nakertrans (DPMPTSPNakertrans) mengusulkan sebanyak lima item kepada Ombudsman untuk mempermudah pengurusan perizinan di daerah.
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris,SH (baju hijau) saat menghadiri acara Ombudsman.Foto:Yudi/Haluan Kepri
Pasalnya saat ini banyak ditemukan kesulitan dalam pengurusan perizinan akibat regulasi yang tidak sesuai dengan kondisi daerah.
Yunizar, SE Kepala DPMPTSP KKA mengatakan, usulan yang disampaikan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti Ombudsman dengan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait kewenangan.
“Hal ini kita sampaikan langsung kepada bapak Dadan S Suharna Wijaya SIP. MIP, Anggota Ombudsmen RI saat acara sosialisasi terkait peran, fungsi dan kewenangan Ombudsmen RI di Batam kemarin,” ungkap Yunizar, Jumat (5/4).
Menurut dia, usulan yang disampaikan tersebut antara lain yakni, pelayanan perizinan setelah terbitnya UU 23 kewenangan di perairan itu berada di provinsi, sementara itu potensi wisata Anambas adalah wisata bahari. Pasti ada kebutuhan penerbitan perizinan di pinggir pantai seperti resort, pelabuhan dan lainnya.
“Sedangkan kewenangan menerbitkan IMB itu pada daerah, namun wilayahnya adalah milik provinsi. Tentu akan menjadi rancu sehingga akan mempersulit pembuatan perizinannya,”jelasnya.
Kemudian lanjut dia, pelayanan pembuatan keramba jaring apung milik masyarakat yang harus diurus ke provinsi, sedangkan keramba yang dibuat ini hanya dua atau tiga unit.
Lain lagi dengan pengurusan pajak yang harus diprovinsi, sehingga membuat masyarakat menjadi malas karena pengurusan NPWP itu harus di provinsi.
Ia melanjutkan, berdasarkan PP 24 tahun 2018, seluruh pengurusan perizinan harus dilakukan secara online melalui aplikasi OSS, namun di daerah banyak menemui kendala. Seperti izin untuk UMKM yang masih terjadi overlaping dengan Paten di Kecamatan. Masih terjadi tumpang tindih antara PP dengan Paten.
“Lain lagi untuk pengurusan IMB, Anambas belum memiliki Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) sedangkan peraturan dan perda untuk mengeluarkan IMB harus dengan rekomendasi TABG,”bebernya.
Untuk itu pihaknya menyampaikan kesulitan-kesulitan tersebut agar Ombudsmen dapat menyampaikan persoalan kepada Gubernur, dan melimpahkannya kepada Bupati.
“Hal ini kita sampaikan agar pelayanan perizinan dapat dengan mudah sesuai dengan keinginan pemerintah pusat untuk mempermuda perizinan,” tegasnya.
Kendala lain yang dihadapi daerah tambah dia adalah masih tidak maksimalnya jaringan internet, kemudian masih belum siapnya SDM, bahkan masih banyak yang dengan banyaknya perubahan regulasi yang ada saat ini.
“Kita sangat berharap hal-hal yang tidak terlalu prinsip tersebut dapat diurus di daerah sehingga masyarakat khususnya tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi untuk biaya transportasi dalam pengurusan izin,” tuturnya.
Yunizar juga menyampaikan, Ombudsmen berharap kepada pemerintah daerah agar komplein pelayanan masyarakat cepat direspon dan harapannya 0 komplein dibidang pelayan.(yud)
