by

Membaca Gerakan Kadin Kepri

Oleh: Tengku Jayadi Nur, Direktur Riset Sosial, Ekonomi dan Politik Kepri

Kondisi ekonomi Kota Batam masih belum menentu. Pasca dicopotnya Lukita Dinasyah Tuwo sebagai Kepala BP Batam, awal tahun 2019 lalu, dan ditunjuknya Edy Putra Irawadi sebagai Pejabat Sementara Kepala BP Batam, alasaannya untuk mempersiapkan ex-officio jabatan Kepala BP Batam oleh Walikota Batam. Kabarnya Edy sendiri diberikan masa tenggat hingga 30 April 2019 saja selanjutnya jabatan itu akan dipindahkan ke Walikota Batam. Persoalannya mungkinkah dan selesaikah masalah Batam?

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jelas-jelas kepala daerah dilarang rangkap jabatan. Selain itu, BP Batam sebagai lembaga strategis untuk pengembangan Batam, bagaimana nasib Batam kalau dipimpin seorang politisi tanpa melalui suatu proses seleksi, baik itu fit and proper test maupun uji public. Bagaimana kelayakan seorang pemimpin lembaga seperti BP Batam memerlukan orang-orang yang professional.

Dua kali kepala BP batam yang langsung ditunjuk Kemenko selaku Ketua Dewan Kawasan nyatanya tidak mampu membangkitkan kondisi ekonomi Batam yang terus terpuruk. Karena keduanya tidak diuji sejauh mana pemahaman terhadap konsep kawasan ekonomi dan strategi pengembangannya. Publik juga perlu diberikan pemahaman visi misi pemimpin Batam agar tahu bagaimana Batam ke depan?

Wacana ex-officio jabatan Kepala BP Batam oleh Walikota Batam yang sempat ramai rupanya terus bergeliak. Adalah Kadin Provinsi Kepri pimpinan Ahmad Makruf Maulana dan Kadin Batam pimpinan Jadi Rajaguguk yang terus melawan rencana pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution. Beberapa waktu lalu sekira hari Selasa, 12 Maret 2019 – Kadin Kepri dengan rombongannya diterima Komisi II DPR RI dalam suatu rapat dengan pendapat (RDP) atau hearing.

Hanya beberapa jam selesai hearing dilaksanakan sudah beredar Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Kadin Provinsi Kepri dan Kadin Batam, dengan poin sebagai berikut, pertama, Komisi II DPR RI memahami permasalahan Batam saat ini yang disampaikan oleh Kadin Provinsi Kepri dan Kadin Kota Batam yang ditimbulkan oleh regulasi dan ketidakpastian hukum, yang berdampak terhadap menurunnya ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Komisi II DPRRI mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Komisi II DPR RI berpandangan bahwa rencana menunjuk Walikota Batam sebaga ex-officio Kepala BP Batam tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Ketiga, Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perubahan status free trade zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus selama tidak memberikan dampak langsung kepada usaha kecil menengah dan masyarakat Batam khususnya, Kepulauan Riau pada umumnya.

Keempat, Komisi II DPR RI sepakat akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus DPR RI) penyelesaian masalah Batam.

Catatan hearing yang dimotori Kadin Kepri dengan Komisi II DPR RI itu sepertinya cukup menarik untuk dibahas dari berbagai sudut. Pertanyaannya, kadin yang merupakan kumpulan para pengusaha tersebut apakah benar-benar memahami situasi Batam dari segi social, budaya, dan lainnya, terkecuali bidang bisnis dan ekonomi. Data apa yang dipakai oleh Kadin Kepri dalam penyampaian materi hearing tersebut sehingga dapat disimpulkan sebagaimana catatan hearing di atas.

Satu sisi perjuangan Kadin Kepri Cs patut diapresiasi, tapi di sisi lain perjuangan, lebih tepat disebut perlawanan terhadap Walikota Batam, perlu dipertanyakan. Apa sesungguhnya motif dan orientasi dari pergerakan yangt diduga menghabiskan dana yang cukup besar itu? Kemana Batam akan digiring dan diarahkan oleh Kadin Kepri melalui opini yang dibangunnya sendiri melalui tokoh politik, ekonomi dan media di Jakarta? Benarkah perjuangan atau perlawanan tersebut untuk kepentingan masyarakat Batam atau hanya untuk kepentingan kelompok bahkan kepentingan personal?

Pertanyaannya besarnya, mengapa perjuangan Kadin Kepri yang terus bergeliat itu tidak melibatkan para stake holder yang lain? Mengapa konsep perjuangannya tidak dijelaskan ke public di Batam sehingga gerakan tersebut mendapat dukungan secara riil dari semua pihak? Simultansi tanggapan elit di Jakarta terhadap persoalan Batam tentu dilakukan dengan pengkondisian yang terukur dan sistematis, hingga diangkatnya topik persoalan Batam itu ke media nasional seperti TV One, Kompas TV, bahkan Majalah Tempo mengupas detail persoalan dan kepentingan di balik rencana ex-officio jabatan Kepala BP Batam oleh Walikota Batam itu dengan judul “Berebut Kuasa Mengelola Batam”. Tempo mengungkap ada rencana besar yang akan digarap kalau jabatan Kepala BP Batam ex-officio adalah Walikota Batam. Yakni, skenario menjadikan Teluk Tering sebagai megaproyek sebagaimana Marina Bay.

Membahas Batam dari dulu memang selalu menarik, karena pulau yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia itu berkembang pesat di era tahun 80-an hingga 90-an. Tidak tanggung-tanggung, pertumbuhan ekonomi tahun 80-an yang diproyeksi pemerintah pusat hanya 11 persen tembus hingga 17 persen. Arus investasi asing turut memberikan andil besar dalam perkembangan pembangunan Kota Batam, selain investasi pemerintah dan swasta dalam negeri.

Sejak Pemko Batam administratif menjadi otonom pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Batam sudah hilang satu digit diangka sekitar 7-8 persen. Puncak terpuruknya pertumbuhan ekonomi terjadi tahun 2016-2017 yang bahkan menyentuh angka 1.04 persen. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Batam mulai membaik ke angka 4 persen, dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2019 hingga menembus angka 7 persen. Baru setengah jalan konsep yang digerakkan Lukita, namun yang bersangkutan justru diganti oleh Edy Putra.

Sedianya, 7 Januari 2019 itu menjadi momentum pelantikan Walikota Batam secara ex-officio Kepala BP Batam, namun derasnya kritik dan penolakan, pelantikan ex-officio dibatalkan dan diangkatlah Pjs. Kepala BP Batam. Keputusan yang makin membingungkan memang, pengangkatan pjs umumnya terkait masa jabatan sebelumnya berakhir atau ada halangan tetap pejabat yang bersangkutan. Nyatanya masa jabatan Kepala BP Batam berakhir 5 (lima) tahun sejak 2017. Kondisi Lukita Cs juga dalam keadaan normal bahkan antusias memperbaiki beberapa tatanan sistem pengelolaan Kota Batam.

Wacana ex-officio bukan hilang meski sudah diangkat pjs Kepala BP Batam yang bukan Walikota Batam. Perseteruan Walikota Batam dengan Ketua Kadin Batam/Kadin Kepri semakin meruncing dengan terbentuknya kadin tandingan baik tingkat Provinsi Kepri maupun Kota Batam, yang dimotori orang-orang dekat pemerintahan. Nyatanya pergerakan penolakan terhadap ex-officio oleh Kadin Kepri Cs pimpinan Ahmad Makruf Maulana itu juga terus bergulis sampai pada kesimpulan DPR RI akan membentuk Pansus Penyelesaian Masalah Batam.

Batam Bermasalah. Memang! Sejak 2015, puluhan perusahaan galangan kapal gulung tikar. Ribuan pekerja pada bidang perkapalan itu kehilangan pekerjaannya. Sebagian bertahan dengan berusaha atau bekerja di tempat lain, sebagian meninggalkan Batam. Kondisi ekonomi terus menurun dan memburuk, sudah ribuan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang meninggalkan Kota Batam. Dunia usaha mengalami kesulitan yang luar biasa, tentu tidak semua, ada beberapa orang justru mendapat keuntungan dari kondisi tersebut.

Persoalan Batam dimulai dengan adanya kebijakan pemerintah pusat berupa PMK-PMK yang justru menghambat pelaksanaan kegiatan di kawasan Free Trade Zone. Persoalan yang harusnya dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan sehingga perlu ditarik ke pusat dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian. Ternyata terjadi pembajakan rencana mengubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemudian muncul ex-officio, yang semuanya menjadikan kegaduhan suasana. Seharusnya regulasi pusat yang menghambat itulah yang harus diselaraskan, bukan sebaliknya mengeluarkan wacana baru yang menimbulkan kekacauan baru.

Contoh persoalan, hambatan pengeluaran barang industry termasuk oil dan gas yang telah terjadi sejak 2002 yang diakibatkan adanya salah satu PMK tersebut yang pelaksanaannya dititipkan pada Bea dan Cukai. Kadin sendiri belum pernah terdengar mengeluarkan konsep untuk menyelesaikan persoalan pergerakan barang di pelabuhan yang membuat pusing pengusaha shipyard, importir, perusahaan oil dan gas, juga belum pernah ada solusi yang diperjuangkan Kadin secara simultan.

Bahkan belum ada terdengar Kadin menyaampaikan pemikiran ke aparat Bea dan Cukai sebagai pelaksana salah satu PMK tersebut. Belum pernah ada ada temu muka dengan pengusaha untuk ‘solving out’ atas kendala-kendala di pelabuhan apalagi melakukan desakan kepada BP Batam atau instansi Pelabuhan CIQP agar dieliminir hambatan-hambatan tersebut.

Sejauh ini kita belum melihat peran Kadin Kepri secara nyata bagi publik terkecuali hanya kelompok-kelompok di dalam kadin sendiri yang bersifat parsial, sementara persoalan yang ada general. Begitu juga dengan melihat tupoksi Kadin yang sesungguhnya itu apa sehingga apapun tindakan yang dilakukan tidak melampau tupoksinya. Kita melihat, terlalu jauh langkah Kadin Kepri dengan mencampuri rencana kebijakan ex-officio yang bersifat administratif pemerintahan itu. Bukan berarti kami menyetujui ex-officio tapi tidak pada tupoksinya saja. Masih banyak akademisi, LSM dan lembaga lain yang lebih memahami persoalan tersebut untuk membuat kajian ditolak atau diditerima.

Batam Bermasalah. Masalah Batam harus diselesaikan. Betul. Pertanyaannya, sejauh mana Kadin Kepri memahami permasalahan Batam secara keseluruhan. Masalah perekonomian Batam yang dialami pengusaha dan berimbas kepada masyarakat, muaranya ada pada kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak konsisten terhadap Batam. Lalu konsep apa yang ditawarkan Kadin Kepri untuk menyelesaikan permasalahan Batam tersebut, yang akan menjadi fokus pembahasan Pansus DPR RI nantinya. Solusi yang diperjuangkan mesti benar-benar selesai tidak menimbulkan persoalan baru atau menyisahkan persoalan. Publik Kota Batam dan lainnya tentu ingin mengetahui secara gamblang. Dengan demikian asumsi bahwa perjuangan atau perlawanan Kadin Kepri Cs itu bukanlah ajang balas dendam karena persoalan pribadi, atau kelompok semata akan terbantahkan dengan sendirinya. ***

Comment

News Feed