Tanjungpinang (HK)- Mantan Kadis PU Kabupaten Natuna Minwardi bersama delapan rekannya yang yang menjadi terdakwa kasus korupsi pasar modern Natuna tahun 2015, mengajukan permohonan keringanan kepada Hakim, atas tuntutan Jaksa yang dinilainya terlalu tinggi.
Untuk itu dirinya bersama terdakwa yang lain mengajukan permohonan keringangan atas tuntutan jaksa sebelum Hakim mengeluarkan keputusan yang bersifat tetap dan mengikat.
Dalam nota pembelaannya, para terdakwa maupun kuasa hukum merasa keberatan atas tuntutan yang disampaikan Jaksa.
Disamping terlalu tinggi, para terdakwa maupun kuasa hukum meminta keadilan, termasuk sejumlah pertimbangan lain yang dapat meringankan terdakwa kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.
Seperti yang disampaikan salah satu terdakwa, Mohammad Basyir Idris, mengaku dalam pelaksanaan proyek tersebut, sama sekali dirinya, tidak memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana yang tuduhkan Jaksa.
Bahkan menurutnya, justru Ia merasa telah dirugikan, karena sejumlah uang yang dipergunakan untuk membantu kegiatan proyek itu, tidak bisa dikembalikan lagi.
“Jangankan memperoleh keuntungan, uang yang sudah saya keluarkan untuk membantu kegiatan proyek itu sampai sekarang belum kembali”.
“Namun JPU dalam tuntutanya, menyatakan saya bersalah dan membebankan uang kerugian negara sebesar Rp148 juta,” tegasnya.
Seiring hal tersebut, Jaksa selaku penutut dalam dakwaanya menyatakan Minwardi sebagai terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atas kegiatan proyek pembangunan Pasar Modern Natuna senilai Rp20 miliar lebih bersumber dana APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.
Dalam perkara tersebut, terdakwa Minwardi bertindak selaku kuasa pengguna anggaran.
Untuk itu Jaksa menutut terdakwa Tuntutan mantan Kadis PU Natuna Drs Minwardi, selama 10 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) huruf ke-1 KUHP
Selain tuntutan, masing-masing terdakwa juga dikenakan hukuman tambahan berupa denda yang sama, sebesar Rp250 juta, subsider 3 bulan kurungan.
Selain Minwardi, ada delapan terdakwa lain dalam kasus tersebut, yakni Lukman Hadi ST, Dwi Satrio Prasetio S ST, Harry HB alias Z Harry Haji Busro, Dimas Adi Prastyo ST, Muhammad Assegaf, Mohmmad Basyir Idris dan Nur Syamsi Tridiatmo A.MD.
Kedelapan orang ini didakwa atas kasus Korupsi Pasar Modern Natuna tahun 2015 yang diduga menimbulkan kerugian negara senilai 20 milyar.
Dugaan kasus tersebut bermula adanya temuan BPK yang mendapati kelebihan bayar mencapai Rp4,1 miliar lebih dari angaran APBD Natuna tahun anggaran 2015 lalu sekitar Rp20 miliar lebih kepada PT Mangkubuana Utama Jaya.
Kelebihan bayar itu akibat pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dicairkan dan diterima oleh pihak bersangkutan, kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi, pembangunan Pasar Modern tersebut hingga saat ini mangkarak dan belum bisa dipergunakan sebagaimana layaknya. (nel)
